jpnn.com, KUPANG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan desa di tahun 2022.
Berbagai capaian tersebut akan menjadi kerangka dasar rencana dan target kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) hingga tahun 2024.
BACA JUGA: Kemendes PDTT dan Pertides Akselerasikan Langkah Percepatan Pembangunan Desa
“Pencapaian di tahun 2022 ini, dapat menggambarkan, memproyeksikan kemampuan kita dalam memenuhi capaian target kinerja sampai dengan tahun 2024. Saya optimistis jika kita bisa lebih baik lagi tahun ini,” ujar Gus Halim saat membuka Rapat Kerja Kementerian Desa, PDTT di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (11/1/2023) sore.
Gus Halim mengungkapkan capaian kerja Kemendes PDTT cukup baik. Hal ini ditandai oleh beberapa indikator yakni capaian kinerja serapan anggaran, kian berkurangnya jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal, serta kian bertambahnya jumlah desa dengan status maju dan mandiri.
BACA JUGA: Lomba Promosi Desa Wisata Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Gus Halim Ungkap Sebuah Harapan
“Serapan anggaran ada peningkatan, lalu desa sangat tertinggal berkurang hingga 8.471 desa, desa tertinggal berkurang hingga 24.008 desa, desa maju bertambah 16.641 desa, dan desa mandiri bertambah 6.064 desa,” ujarnya.
Gus Halim menegaskan segala kekurangan dalam memenuhi target kinerja harus terus diperbaiki.
BACA JUGA: Gus Halim Minta Pejabat Kemendes PDTT Tak Hanya Sibuk di Kantor
Hal itu karena keberhasilan pembangunan di tahun 2022 lalu, sangat berpengaruh dengan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Nasonal (RPJMN) dan isu strategis lainnya.
“Kita tangkap semua peluang. Pasalnya, tahun 2022 ini (Kemarin, red) adalah tahun yang krusial dalam pencapain target RPJMN tahun 2020-2024,” tegas cicit pendiri NU, Kiai Bisri Syansuri tersebut.
Selain itu, Gus Halim juga menyampaikan, kerangka kinerja Kementerian Desa telah disesuaikan dengan desain organisasi yang fleksibel.
Dia juga menjelaskan jika saat ini pondasinya dibangun diatas Perpres Nomor 85 Tahun 2020, yang diikuti oleh Permendesa PDTT nomer 15 Tahun 2020.
“Saya sudah meminta setiap unit kerja untuk melaporkan secara periodik dan berkelanjutan, hasil kerja-kerja kolaboratif maupun sekadar kerja-kerja konsolidasi,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mendorong seluruh pejabat yang hadir untuk memecahkan setiap persoalan menggunakan data. Bahkan pihaknya juga memberikan penekanan, dalam menyusun program wajib berbasis data dan sasaran yang jelas.
“Sudah saya tekankan agar kerja berbasis data dan masalah, data-data yang digunakan harus benar-benar utuh dan komprehensif,” pungkas Gus Halim.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari