jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong mahasiswa agar memanfaatkan kuliah kerja nyata (KKN) tematik sebagai sarana pengabdian untuk mempercepat pembangunan desa.
Peserta KKN tematik dari perguruan tinggi Indonesia harus menjadikan SDGs desa sebagai acuan untuk menyusun program kerja dan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder desa.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Pilih Desa Sirnaresmi untuk Peringati Sewindu UU Ini
"Kerja sama kampus dan desa akan semakin mempercepat laju kemandirian desa. Keterlibatan kampus dalam pembangunan desa tidak boleh ditunda. Kampus hadir untuk meningkatkan kualitas manusia," ujar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.
Hal itu dikatakan Halim saat pelepasan mahasiswa KKN tematik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta secara virtual pada Selasa (18/1).
BACA JUGA: Kemendes Ungkap Dampak Positif Berlakunya UU Desa
Halim mengatakan, melalui kolaborasi dengan kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan warga desa, para mahasiswa mempercepat berbagai program pemberdayaan.
“Mahasiswa harus bisa saling berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk pendamping desa, dan melebur dengan budaya masyarakat,'' katanya.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Gagas Program Desa Peternakan Terpadu
Gus Halim menyampaikan, semua tahapan program harus berbasis pada budaya dan adat istiadat setempat.
Hal ini menjadi poin paling penting agar program bisa berjalan.
"Membangun desa jangan sekali-kali tercerabut dari akar budaya. Pembangunan desa, mulai perencanaan, pembangunan, monitoring, sampai evaluasi, harus bertumpu pada akar budaya setempat," ujar Gus Halim.
Pembangunan desa telah berubah secara paradigmatik dengan meletakkan 18 tujuan yang tertuang dalam SDGs sesa sebagai kunci.
Pada awal 2021, data mikro dengan 222 indikator tersebut diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembangunan desa tanpa dicampuri ego dan kepentingan pihak tertentu.
Bukan hanya itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga memastikan data yang dikelola desa dijadikan acuan kebijakan pembangunan desa oleh bupati.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
"Data mikro berbasis SDGs desa tidak hanya bermanfaat bagi desa, tapi juga supradesa untuk menyusun kebijakan dan kegiatan," ungkap mantan ketua DPRD Jawa Timur ini.
Sementara itu, KKN Tematik UNS periode Februari-Juli diikuti 1.492 mahasiswa dan 150 dosen pembimbing lapangan dari 10 fakultas.
Kegiatan ini adalah implementasi dari salah satu aktivitas merdeka belajar dan kampus merdeka yang dilaksanakan di UNS.
Rektor UNS Jamal Wiwoho meyakini, pembelajaran dengan langsung terjun ke desa adalah langkah tepat untuk membangun Indonesia dari desa.
"Pembelajaran didapat di mana pun dan kapan pun. Tidak hanya di ruang kelas, ruang praktikum, tapi juga masyarakat di desa, tempat pengabdian, dan pusat riset,'' ucapnya.
Para mahasiswa yang merupakan talenta-talenta muda masa depan bangsa yang unggul dan utuh ini akan mampu menggerakkan dan memajukan pembangunan Indonesia. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi