jpnn.com, PANDEGLANG - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik. Namun seringkali pemimpin yang dihasilkan justru bermasalah karena proses pemilihannya masih diwarnai dengan transaksional seperti politik uang.
"Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tetapi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah," kata Jazilul Fawaid dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan, di Pondok Hufadz Manba'ul Qur'an, Labuan, Pandeglang, Banten pada Kamis (8/10).
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Memupuk Harapan, Membangun Kepastian
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Gus Jazil ini menyebutkan, demokrasi yang masih diwarnai transaksional terjadi karena masyarakat masih belum cerdas, belum sejahtera sehingga mudah tergiur politik uang. "Demokrasi kita seringkali dibajak," ujarnya.
BACA JUGA: Polisi Mengamankan 105 Pelajar yang Ikut Unjuk Rasa, Orang Tua Akan Dipanggil
Dia menyebut demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp 56 miliar. Namun hasilnya belum tentu sesuai harapan.
"Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," ucap legislator Fraksi PKB itu.
BACA JUGA: Seruan Terbaru Jenderal Gatot Nurmantyo Cs soal Aksi Tolak RUU Ciptaker
Karena itu dia mengajak para kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah.
"Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Alquran. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang," tegas Gus Jazil.
Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada.
"Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan Pilkada Serentak, saya ingin mengaitkannya dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan," tutur Gus Jazil.
Dia menerangkan bahwa satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
"Dari lima sila Pancasila, ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keeempat," sebutnya.
Menurutnya, kata demokrasi tidak ada dalam Alquran, tetapi kata permusyawaratan atau musyawarah ada dalam kita susi umat Islam itu.
"Apa sesungguhnya demokrasi? Demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan. Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Itu namanya demokrasi," jelasnya.
"Demokrasi, permusyawaratan dan Pilkada itu untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah," sambung politikus asal Pulau Bawean, Gresik, Jawa Tengah ini.
Waketum PKB Ini menambahkan bahwa memilih pemimpin dengan permusyawaratan melalui Pilkada akan dipertanggungjawabkan melalui sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. "Jadi kita memilih dipertanggungjawabkan kepada Tuhan," tuturnya.
Dia juga menyebut bahwa tidak ada satu pun nilai-nilai Empat Pilar MPR yang bertentangan dengan Alquran. "Biasanya praktik di lapangan yang menyeleweng. Sama seperti orang yang mengaku Islam dan muslim tapi perilakunya masih belum sesuai dengan ajaran Islam," katanya.
Gus Jazil menegaskan semua warga negara tidak terkecuali harus memahami Empat Pilar MPR. Termasuk para calon pemimpin, calon gubernur, calon bupati harus mengerti Empat Pilar itu.
"Empat Pilar adalah warisan para kiai dan alim ulama. Dalam NU, hubbul wathon minal iman adalah bagian dari Empat Pilar. Gerakan pemuda Ansor adalah benteng Pancasila dan benteng NKRI," pungkas Gus Jazil.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam