jpnn.com, SURABAYA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap keberadaan BUMDes dan BUMDesma mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.
Menurut Gus Menteri, sapaan akrabnya, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit utang melalui jasa rentenir yang hanya menawarkan kemudahan proses, padahal bunganya masih relatif tinggi.
BACA JUGA: Gus Menteri: BUMDes Tak Boleh Mengganggu Unit Ekonomi Warga Desa
"Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente," kata Gus Menteri saat memberikan bantuan kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesma di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (28/12).
Menurut Gus Menteri, dengan adanya transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) mampu menjadi solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat desa.
BACA JUGA: Penegasan Terbaru Gus Menteri Tentang Keberadaan BUMDes
Ia menambahkan UPK eks PNPM saat ini ada sekitar 5.300. Sementara total dana yang masih bergulir di dalam UPK tersebut ada Rp 12,7 triliun. Nilai aset Rp 594 miliar di seluruh Indonesia.
Adapun LKD hasil transformasi UPK PNPM itu bisa menyelamatkan dana bergulir Rp 12,7 triliun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat desa yang miskin.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Targetkan 10.000 Desa Tertinggal Menjadi Berkembang
Menurut Gus Menteri, LKD tersebut nantinya akan langsung bergerak sebagai unit usaha di bawah BUMDesma di kecamatan setempat.
Saat ini sudah berdiri sebanyak 147 UPK eks PNPM di Jawa Timur yang telah ada menjadi lembaga keuangan desa.
"Transformasi ini adalah menjadi salah satu upaya agar berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan selama ini sudah tertangani oleh UPK PNPM dapat diselesaikan," imbuhnya
Gus Menteri berharap proses transformasi 5.300 UPK eks PNPNM di seluruh Indonesia itu dapat diselesaikan pada 2021-2022, sehingga pengawasan keuangan desa dapat terjamin melalui pendampingan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Semua 147 LDK ini, kami berharap menjadi pemicu untuk 500 BUMsma lainnya di Jawa Timur dan 5300 BUMDma se-Indonesia," pungkasnya.
Sekadar informasi, setidaknya ada 16 BUMDesma yang mendapat bantuan dari Gus Menteri. Masing-masing BUMDema itu mendapatkan 1 unit komputer dan kendaraan sepeda motor sebagai operasional. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy