jpnn.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun membuat proses belajar mengajar di perguruan tinggi harus dilakukan secara daring. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyebaran virus di lingkungan kampus.
Persoalannya, meski tidak menggunakan fasilitas kampus dalam proses belajar lebih dari setahun, namun hingga kini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak menurunkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahkan, UKT Tahun Ajaran 2020/2021 mengalami kenaikan dari tahun ajaran sebelumnya. Hal ini dinilai sangat memberatkan.
BACA JUGA: Final Euro 2020: Gus Muhaimin-Gus Yaqut Jagokan Italia, Siapa Pemenang versi Gus Jazil dan Cak Udin?
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengaku mendapat sejumlah laporan bahwa hingga saat ini masih banyak mahasiswa yang keberatan membayar UKT, meski sudah mendapatkan subsidi.
“Jadi, walaupun sudah disubsidi, UKT ini masih memberatkan ke mahasiswa. Saya mendapat banyak laporan, keluhan masyarakat karena belajar online kok uang kuliahnya sama dengan offline,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Senin (12/7/2021).
BACA JUGA: Prof Zainuddin Puji Kebijakan Nadiem Makarim soal Uang Kuliah Tunggal
Gus Muhaimin mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim segera merespons keluhan masyarakat dengan menambah alokasi keringanan UKT selama pandemi Covid-19 bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Gus Muhaimin menyatakan, jumlah mahasiswa di PTS tak kalah banyak dibanding mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Mau PTN atau PTS itu sama saja. Jadi, kebijakannya juga harus sama dong. Anak-anak negeri ini enggak sedikit yang kuliah di PTS. Jangan dibeda-bedakan (dengan PTN)," tegas Gus Muhaimin.
Pada pertengahan 2020 lalu, Mendikbudristek sudah mengeluarkan kebijakan agar PTN memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak pandemi melalui Permendikbud No. 25 Tahun 2020.
Gus Muhaimin mengatakan persoalan beban UKT bagi mahasiswa tak bisa dibiarkan oleh Kemendikbudristek.
Dia mengatakan seluruh perguruan tinggi, baik negeri dan swasta, seyogyanya adalah tanggung jawab pemerintah.
"Yang namanya lembaga pendidikan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, itu tanggung jawab negara. Tidak ada perguruan tinggi yang berdiri sendiri, otonom, liar dan seenaknya, itu tidak bisa. Intinya tidak boleh ada mahasiswa putus kuliah saat pandemi gara-gara UKT," katanya.
Polemik UKT bagi mahasiswa menjadi salah satu isu yang cukup problematik. Isu ini panas ketika awal Mei 2020 lalu, mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi daring menggunakan tagar #UndipKokJahatSih. Lebih dari setahun, permasalahan UKT di tengah pandemi hingga kini belum juga menemukan titik terang.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi