jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023.
Terbaru, tambahan anggaran yang disetujui pada hari ini, Kamis (22/9), untuk memenuhi kebutuhan dua program BSSN, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
BACA JUGA: BSSN: Serangan Siber Bjorka Masuk Kategori Intensitas Rendah
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong BSSN lebih serius menangani masalah kebocoran data dan serangan siber yang belakangan terjadi di Indonesia.
"Saya minta BSSN lebih serius lagi, lebih memperkuat lagi sistem keamanan siber kita. Apalagi sekarang penambahan pagu anggaran yang sudah disetujui DPR," kata Gus Muhaimin yang akrab disapa, Kamis (22/9).
BACA JUGA: Isu Bjorka Retas Data Jokowi, BSSN Gandeng Bareskrim dan Langsung Validasi Istana
Gus Muhaimin yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan Indonesia saat ini sedang darurat teknologi informasi.
Namun, situasi tersebut dinilainya sebagai momentum untuk mereformasi total sistem informasi agar tak mudah diobok-obok pihak tidak bertanggungjawab.
BACA JUGA: Data Rahasia Presiden Jokowi Diduga Diretas, BSSN Gerak Cepat
"Saya tegaskan saat ini kita darurat teknologi informasi. Begitu mudahnya data-data kita diobok-obok hacker dan ini sekaligus jadi momentum untuk reformasi sistem teknologi kita," tegas Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mendorong BSSN untuk tidak ragu merekrut tenaga profesional dan ahli IT sebanyak mungkin.
Di samping itu, upgrade teknologi juga tak kalah penting untuk segera direalisasikan.
"BSSN jangan sungkan rekrut tenaga profesional yang ahli di bidang IT, lebih banyak lebih baik, tetapi penting juga upgrade teknologinya," pungkas Gus Muhaimin. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi