jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah menguatkan perlindungan dan fasilitas kepada pekerja migran Indonesia (PMI).
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengungkapkan salah satu cara mewujudkan perlindungan itu adalah memastikan kompetensi dan kualitas pekerja migran sebelum diberangkatkan ke luar negeri agar lebih berdaya saing.
BACA JUGA: Manchester City Buru Bek Tangguh Inter Milan Ini
"Demi nama baik bangsa kita, kompetensi tenaga kerja kita harus ditingkatkan, fasilitas dan sarana serta dukungan pemerintah kepada pekerja migran juga harus meningkat," kata Gus Muhaimin saat menghadiri pelepasan 490 PMI G to G Korea di El Hotel Royal Jakarta, Senin, 19 September 2022.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan sejatinya PMI disebut sebagai pahlawan devisa.
BACA JUGA: Mohammad Toha DPR Minta Dokumen Warkat Mesti Terbuka
PMI seperti halnya pahlawan kemerdekaan yang harus terjamin keamanannya.
"Begitu pun para PMI kita di tempat mereka bekerja harus terjamin juga keamanannya," turur Gus Muhaimin.
BACA JUGA: Komisi III DPR Yakin Banyak Pejabat ASN Imigrasi Mumpuni Jadi Dirjen
Bank Indonesia mencatat Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah China dan Filipina.
Remitansi yang dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai USD 11,4 miliar (2019) atau bertumbuh 21 persen terhadap kurun waktu lima tahun sebelumnya.
"Nyatanya, PMI kita masih saja rentan terhadap berbagai risiko, seperti gagal ditempatkan, ancaman penghentian kontrak maupun cuti tanpa dibayar. Ini mau tidak mau harus diperhatikan betul oleh pemerintah," katanya.
Gus Muhaimin mendukung anggaran untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ditambah. Program pengawasan untuk PMI yang begitu besar jumlahnya membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.
"Oleh karena itu, sangat sangat penting dipahami oleh para penentu anggaran ini, Kementerian Keuangan terutama, Komisi IX dan juga Badan Anggaran untuk betul-betul memperhatikan BNP2TKI (BP2MI)," ucapnya.
Pelepasan 490 PMI ke Korea itu juga turut dihadiri Kepala BP2MI Benny Ramdhani, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenpolhukam Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Didi Sumedi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi