jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil berharap aparat hukum tidak bersikap berlebihan saat menegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Terkait dengan penegakan aturan atas warga kecil yang berdagang, harus ada pendekatan khusus jangan sampai sewenang-wenang," kata Gus Nabil dalam keterangan persnya, Senin (19/7).
BACA JUGA: Pesan Penting Habib Rizieq Kepada Umat Islam di Masa PPKM Darurat
Pada dasarnya, kata politikus PDIP itu, kebijakan PPKM Darurat sudah cukup tepat menekan penularan Covid-19. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti teladan dari pemimpin dan konsistensi penerapan aturan.
"Aparat keamanan juga harus telaten dan sabar untuk bersama-sama warga saling kerja sama dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Intinya, semua pihak punya kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pada masa pandemi ini," ungkap dia.
BACA JUGA: Irjen Iqbal Mendatangi PKL saat PPKM, yang Terjadi Sungguh di Luar Dugaan
Dalam kesempatan ini, Gus Nabil juga turut menyinggung potensi mudik saat Iduladha 1442 Hijriah. Dia berharap pemerintah bisa mengedukasi publik sehingga tidak melaksanakan mudik.
"Kita semua perlu menahan diri, menaati protokol kesehatan agar pandemi bisa segera teratasi," beber Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
BACA JUGA: Begini Cara Pangkoarmada II Ringankan Beban Masyarakat di Masa PPKM
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkap bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang penerapan PPKM Darurat.
Adapun periode pertama pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali berlalu dari 3-20 Juli.
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng), telah diputuskan oleh Bapak Presiden. PPKM ini dilanjutkan sampai akhir Juli," kata Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7).
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM Darurat ini memang memiliki banyak risiko, termasuk keharusan menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun, gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemi ini. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan