jpnn.com, JAKARTA - KH Nuril Arifin alias Gus Nuril angkat bicara soal tensi politik yang masih meruncing usai Pilpres 2019. Menurut dia, di bulan Ramadan sebaiknya elite politik setop membicarakan politik dan fokus mencari berkah.
“Sudah cukup selama sebelas bulan kita dengan politik, dengan duniawi. Sekarang saatnya menjadi kepompong selama bulan Ramadan. Khusyuk beribadah agar tidak kehilangan bulan Ramadan yang mulia ini hanya gara-gara menuruti pertengkaran politik,” kata Gus Nuril dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5).
BACA JUGA: 3 Kursi DPR Disapu Partai Pengusung Prabowo - Sandi
Dia menambahkan, sebaiknya di bulan Ramadhan ini para elite politik menahan diri. “Ini saat yang tepat bagi para politikus untuk kembali kepada Allah. Bersabar. Agar selepas bulan Ramadan bisa menjadi kupu-kupu, terbang menyejahterakan Indonesia,” katanya.
Gus Nuril juga mengajak seluruh para pendukung kontestan pemilu, baik itu pendukung capres - cawapres maupun caleg, agar menanggalkan semua atribut dukungan dan kembali kepada komitmen awal sebagai warga bangsa Indonesia. Sebab, konflik politik yang cuma datang lima tahun sekali ini tak ada artinya dengan perjalanan bangsa Indonesia selama puluhan tahun.
BACA JUGA: Jokowi – Ma’ruf Menang Telak, PDIP Ulang Kejayaan 1999
“Pemilu sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi 01, 02, yang ada adalah akumulasi dari 01 dan 02, yaitu 03. Persatuan Indonesia. Petani kembali bertani, pedagang kembali berdagang, semuanya kembali kepada fitrahnya sebagai warga bangsa,” katanya.
(Baca Juga: Caleg yang Terpilih Penuhi Janji Lari 15 Kilometer Menuju Rumah Orang Tua)
BACA JUGA: Dua Politisi PDIP Berpeluang jadi Ketua Dewan
Karena itu, kata dia, saatnya masyarakat melebur kembali menjadi satu, meramaikan masjid dengan ibadah, dan memperbaiki kembali ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah yang sempat koyak. “Pilpres-nya sekali dalam lima tahun. Tapi pertengkaran kita membuat putus persaudaraan selamanya,” katanya.
Gus Nuril juga tak setuju dengan upaya sejumlah pihak untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagaimanapun, kata dia, KPU adalah lembaga negara yang sah. Mereka juga masih sedang bekerja. Dia meminta semua pihak menunggu KPU. Kalaupun ada kesalahan dari penyelenggara pemilu itu, masyarakat bisa menempuh cara-cara konstitusional.
“KPU itu lembaga resmi negara, kalau ada upaya mendelegitimasi KPU, itu sama saja mengajak untuk membubarkan negara. Negara ini memiliki sistem yang tepat. Ada kontestasi pemilu, keputusannya ada di KPU, diawasi oleh Bawaslu. Dan jika ada konflik, maka bisa diserahkan ke MK. Ikuti prosedur itu, jangan main bubar-bubar saja,” pungkasnya. (*/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Temukan Kejanggalan Data Jumlah Pemilih dan Surat Suara
Redaktur : Tim Redaksi