jpnn.com - jpnn.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai, permasalahan terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak hanya tentang divestasi saham maupun kewajiban pembangungan smelter (pemurnian) di Papua.
Permasalahan juga terkait kesenjangan yang diterima tenaga kerja Indonesia, terutama dalam hal upah pekerja.
BACA JUGA: Kisruh Freeport: Jeritan Si Burung Tambang
Kesenjangan atau ketimpangan upah tersebut bahkan menjurus ketidakadilan dan penindasaan.
Oleh karena itu, GP Ansor mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Freeport.
BACA JUGA: Curigai Freeport Sembunyikan Mineral Khusus dari Papua
"Kami (GP Ansor) menilai kesenjangan pendapatan yang diterima saudara-saudara kami yang bekerja di Freeport, khususnya saudara-saudara kami dari Papua, bukan lagi sebuah kesenjangan pendapatan biasa, tapi sudah merupakan ketidakadilan dan penindasan, bahkan sudah merupakan sebuah bentuk neo kolonialisme yang paling vulgar," terang Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Senin (27/2).
Yaqut memaparkan, penilaian tersebut bukan tanpa dasar, melainkan hasil pengkajian beberapa data yang diperoleh GP Ansor.
BACA JUGA: Kok Pemerintah di Era SBY Tak Berkutik Hadapi Freeport?
Berdasarkan laporan terkait ketenagakerjaan di Freeport, dari sekitar 32 ribu pekerja Freeport sebagian besar merupakan karyawan kontrak atau outsourcing.
Jumlahnya mencapai 63,2 persen. Sedangkan pekerja berkewarganegaraan Indonesia hanya sebanyak 36,8 persen.
"Dari 36,8 persen pekerja langsung berkewarganegaraan Indonesia, hanya 35,8 persen yang merupakan saudara kami, putra-putri asli Papua. Di mana sebanyak 98,9 persen di antaranya adalah buruh tambang dengan 24 jenjang upah dengan jenjang terendah mendapatkan upah sebesar Rp 3.316.000 dan jenjang tertinggi untuk karyawan hanya mendapat upah sebesar, Rp 5.517.000," jelas anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Data lain menyebutkan, rasio pendapatan antara buruh berpendapatan terendah dengan komisaris utama Freeport di Amerika adalah 1:535.
Sementara itu, upah keseluruhan yang diterima 4.321 pekerja asal Indonesia di Papua setiap bulannya hanya 59,8 persen dari pendapatan komisaris utama Freeport.
"Jumlah itu hanyalah 0,017 persen atau sebanyak-banyaknya 0,028 persen dari laba bersih yang diterima Freeport tiap bulan," ungkap Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
Adapun berdasarkan laporan keuangan yang telah dirilis diketahui bahwa 31 persen pendapatan Freeport berasal dari tembaga.
Sedangkan 99 persen pendapatan berasal dari emas dari tanah Papua.
Keuntungan bersih yang didapatkan Freeport diketahui lebih dari Rp 1.000 triliun.
Dari jumlah keuntungan tersebut, Freeport hanya memberikan kontribusi sebanyak Rp 80 triliun kepada Indonesia setiap tahunnya.
Jumlah tersebut hanya sekitar delapan persen dari total keuntungan Freeport di Indonesia.
Melihat adanya kesenjangan atau ketimpangan upah tersebut, GP Ansor mengambil sikap tegas.
GP Ansor mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengupahan di Freeport.
"Kami juga menegaskan akan melawan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkeadilan, tidak berpihak pada penduduk lokal, dan hanya menampilkan neo kolonialisme dalam wujud turbo kapitalisme yang hanya menghasilkan duka kemanusiaan dan derita ekologis," pungkas Yaqut. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Sebut Masalah Pemerintah Dengan Freeport Tidak Rumit
Redaktur & Reporter : Ragil