jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan empat poin yang menjadi sorotannya terkait kondisi politik jelang H-9 hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Pertama, Hasto mengatakan dinamika politik nasional pascamundurnya Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam diwarnai oleh gerakan prodemokrasi yang semakin kuat, seruan moral dan teriakan kebenaran di dalam politik.
BACA JUGA: Ganjar Tantang Pemuda Bekasi Pengelola Sampah Punya Solusi untuk Bantargebang
Di mana, seruan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan, yang terpenting semakin bergema. Apalagi, lebih dari 29 kampus se-Indonesia telah menyampaikan seruan terhadap kondisi demokrasi saat ini, termasuk pentingnya agar pemilu betul-betul berjalan secara demokratis, jurdil, dan bermartabat.
Hasto juga mengharapkan berbagai oknum-oknum aparat TNI, Polri yang tidak netral, politisasi bansos, segera dihentikan.
BACA JUGA: Hasto Terima Laporan, Ada Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar YogyakartaÂ
"Jangan sampai fungsi elektoral kekuasaan itu jauh lebih dominan daripada menempatkan prinsip kedaulatan rakyat itu," tegas Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2).
Kedua, Hasto menyoroti soal dugaan intimidasi yang disertai dengan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung jelang Pemilu.
BACA JUGA: Ahok Mundur dari Komut PT Pertamina, Hasto Singgung Gerakan Mengedepankan Etika
Bahkan, dia mendapati informasi soal lembaga survei dijadikan sebagai alat dan instrumen elektoral dipacu dengan tampilan beberapa alat peraga dari salah satu partai yang dekat dengan kekuasaan.
"Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa pasangan 02, itu didukung oleh lebih dari sepertiga penyumbang perekonomian nasional, maka ini akhirnya menghadapkan kekuatan rakyat, presiden rakyat, Ganjar-Mahfud. Vis a vis terhadap kekuatan kekuasaan itu yaitu Paslon 02," kata Hasto.
Ketiga, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini turut menanggapi pergerakan para tokoh-tokoh intelektual, dari kampus-kampus ternama, pergerakan budayawan, kelompok prodemokrasi, hingga tokoh kebangsaan yang harus turun gunung.
Menurutnya, hal tersebut merupakan cermin memburuknya kualitas demokrasi.
"Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terlebih dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis," ujar Hasto.
Kemudian yang keempat, TPN Ganjar-Mahfud juga mencermati fenomena kampanye paslon nomor 2, Prabowo-Gibran di banyak wilayah yang terekam sepi meskipun dengan fasilitas yang luar biasa.
"Dengan kualitas yang baik, tetapi ternyata itu sepi, sehingga ada gap yang besar antara apa yang dibangun dari persepsi hasil survei dengan realitas yang terjadi di lapangan," kata Hasto.
Sebaliknya, Doktor Ilmu Pertahanan ini menyinggung peristiwa yang terjadi di Boyolali yang menimpa sukarelawan Ganjar-Mahfud yang dipersekusi oleh oknum aparat TNI.
Lalu, tindak kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, kemudian penurunan bendera PDI Perjuangan secara paksa di Gunung Kidul.
Hasto menilai peristiwa itu justru menjadi suatu arus balik, kekuatan organik yang mendukung Ganjar Mahfud semakin besar. Dan ini bisa dilihat di acara Hajatan Rakyat Konser Salam Metal 03 Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Senayan kemarin.
"Ganjar-Mahfud justru mendapatkan sentimen yang paling positif melalui gerakan rakyat massa organik yang datang dengan minimnya fasilitas, dengan tidak adanya lebih dari sepertiga pengusaha perekonomian nasional yang mendukung pada pasangan Ganjar, karena lebih banyak mendukung pasangan Prabowo," pungkasnya. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Kampanye Ganjar-Mahfud di GBK Membeludak, Hasto Minta Maaf Atas Kemacetan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga