jpnn.com - BEKASI-Calon Bupati Bekasi Meiliana Kadir tengah menjadi sorotan akibat nilai harta kekayaannya yang tertera di LHKPN KPK dinilai mencurigakan. Bukan karena terlalu banyak, justru sebaliknya, harta politikus PDI Perjuangan itu dianggap terlalu kecil.
Dalam data LHKPN yang bisa diakses di website KPK disebutkan bahwa harta Meiliana hanya Rp 67,7 juta. Sementara, semua lainnya memiliki harta kekayaan bernilai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah.
BACA JUGA: Kiai NU: Hamdalah, Ahok Sudah Minta Maaf
Terang saja banyak yang curiga anggota DPRD Jawa Barat dan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu menyembunyikan hartanya dari KPK.
Meiliana pun akhirnya mengakui bahwa data di LHKPN tersebut tidak akurat. Dia berkilah bahwa kesalahan ada pada pihak KPK yang belum rampung melakukan verifikasi harta.
BACA JUGA: PPP Bidik 3 Besar Pemilu 2019
”LHKPN yang tertera di website KPK itu belum final masih dalam proses. Jadi nilai kekayaan saya tidak seperti itu. Saya sudah tanyakan ke KPK, jawabnya masih dalam proses,” terangnya saat dihubungi, Senin (10/10).
Saat ditanya berapa nilai sebenarnya kekayaannya, Meiliana enggan membeberkan. Dia malah menyuruh wartawan koran ini menanyakan langsung ke lembaga yang berwenang, seperti KPK dan KPU Kabupaten Bekasi. ”Kalau jumlahnya lebih baik tanyakan langsung ke pihak terkait,” jelasnya.
BACA JUGA: Pilkada DKI Berapa Putaran? Mbah Mijan: Yang Paling Logika itu..
Ketika ditanyai kesediaanya melakukan verifikasi terkait harta yang dimilikinya ke publik? Meiliana mengaku siap setiap saat. Dia siap membeberkan data pembayaran pajak dan juga data aset bergerak maupun tidak bergerak. ”Saya orangnya taat pajak kok,” paparnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Bekasi Zaki Hilmi mengatakan untuk pelaporan LHKPN kandidat Bacabup dan wakilnya merupakan bagian dari persyaratan pendaftaran. Pengurusan LHKPN diserahkan ke calon masing-masing.
”Jadi, para kandidat bupati dan wakilnya kami berikan pilihan untuk LHKPN, mau diberikan ke KPK atau ke KPU,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta KPK menelusuri harta kekayaan lima kandidat calon bupati dan wakil bupati Bekasi. Lantaran dia mencurigai ada salah satu calon kandidat bupati yang diduga memanipulasi data laporan kekayaannya. (dny/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSI Siapkan Urusan Administrasi Agar Lolos Verifikasi KPU
Redaktur : Tim Redaksi