jpnn.com - JAKARTA - Pengamat senior Founding Father House, Dian Permata menilai masyarakat sudah jenuh dengan pertunjukkan koruptif yang dilakukan seluruh elemen aparatur negara di tubuh pemerintahan.
Menurut dia, dagelan korupsi silih berganti seperti laiknya film sinetron. Dimana tayangan perkara korupsi selalu bersambung, hanya saja aktornya yang berganti. Padahal, regulasi dan undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) cukup untuk menindaki pelaku korupsi. Namun entah mengapa, penegakkan hukum, apabila menyangkut nama besar, sangat sulit untuk ditindak.
BACA JUGA: PAN: Pak Jokowi Belum Bilang Apa-apa Soal Reahuffle
"Hasil survey menyebutkan, 34 persen publik berharap adanya penegakan hukum yang adil atau hukum tidak tebang pilih. Publik jenuh dengan tumpulnya hukum jika menyangkut nama besar," papar dia saat berdiskusi dengan mahasiswa Universitas Islam Bandung, Kamis (24/12).
Tak hanya itu, Dian melanjutkan, 22 persen publik berharap agar pelaku korupsi ditangkap. Namun untuk menjebloskan pelaku korupsi ke jeruji besi sangat menyulitkan.
BACA JUGA: PGI: Kubu Djan Faridz Salah Sasaran
Apalagi jika nanti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menurut Dian, justru akan mengekang kebebasan KPK dalam penindakan koruptor. Dalam revisi tersebut, tambahnya, KPK bukan seperti lembaga pemberantasan korupsi tapi pencegahan korupsi.
"Masyarakat menuduh DPR alih-alih memperkuat KPK malah berusaha mengamputasi beberapa kewenangan yang merupakan kekuatan inti dari KPK dalam memberantas korupsi," terangnya.
BACA JUGA: Tifatul Sembiring Kembali jadi Menkominfo
Padahal jelas Dian, KPK merupakan favorit publik dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, alih-alih mendukung, DPR memperparah keadaan dengan berkeinginan mengekang kekuatan lembaga anti rasuah tersebut.
"17 persen publik berharap aparat penegak hukum yang bersih. Masyarakat menilai KPK lah yang kredibel menumpas masalah korupsi. Sementara ditengah-tengah semangat pemberantasan korupsi oleh KPK, malah DPR memperburuk keadaan," pungkasnya. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri : Jokowi-JK Harus Dukung Pansus Freeport, kalau TIdak....
Redaktur : Tim Redaksi