jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona.
"Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan Corona," kata Aboe, Jumat (27/3).
BACA JUGA: Habib Aboe Minta Imigrasi Tegas Tolak WNA dari Negeri Pandemi Corona
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non-goverment organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarkat. Padahal, kata dia, selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.
Aboe juga menilai keanehan lain adalah pemerintah yang masih ngotot untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Aboe Bakar PKS Yakin Maklumat Kapolri Efektif Tekan Penyebaran Corona
"Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan tentu hal ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan ibu kota dianggap lebih penting dari keselamatan warga.
BACA JUGA: Habib Aboe Desak Pemerintah Buka Data Persebaran Corona
"Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar politikus yang karib disapa Habib Aboe itu mengingatkan.
Ia menambahkan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah ibu kota. "Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19," katanya.
Atas dasar itu, Aboe pun menyarankan rencana pembukaan rekening donasi dibatalkan. "Karena negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19 tersebut," pungkas Aboe.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah dalam proses membuka rekening khusus untuk menampung dana dari dunia usaha yang ingin menyumbang dalam penanganan corona. Rekening itu akan dikelola oleh BNPB. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy