jpnn.com, JAKARTA - Direktur Habib Rizieq Shihab Center Abdul Chair Ramadhan mengkritik pola hidup baru atau new normal milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Jokowi menandai kebijakan new normal dengan narasi membuka mal, tanpa berbicara soal memulai kembali aktivitas tempat ibadah.
BACA JUGA: Gus Nabil Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan New Normal
"Di sisi lain, pelarangan ibadah di masjid tetap diberlakukan dengan alasan terjadinya kerumunan orang," kata Abdul dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Selasa (26/5).
Menurut dia, terdapat ketidakadilan ketika pemerintah era Jokowi membuka mal, tanpa berbicara memulai aktivitas tempat ibadah saat mewacanakan new normal.
BACA JUGA: Selamatkan Ekonomi, Komisi XI DPR RI Dukung Era New Normal
Sebab, kata dia, kerumunan orang bakal tercipta ketika mal dibuka. Hal itu tentu berpotensi menularkan coronavirus disease 2019 (COVID-19).
"Bukankah mal adalah juga tempat berkerumunnya orang? Hal ini tentu sebagai bentuk ketidakadilan. Sebab, diberlakukan secara parsial," kata dia.
BACA JUGA: Irwan Fecho: New Normal Bentuk Kekalahan Rezim Melawan Corona
Lebih lanjut, kata Abdul, kebijakan new normal yang ditandai narasi membuka mal, terkesan mengabaikan angka penularan virus COVID-19 yang tinggi.
Data secara nasional per tanggal 25 Mei 2020, menunjukan sebanyak 22.750 kasus positif. Sebanyak 1.391 orang telah meninggal dunia, sedangkan 5.642 orang lainnya sembuh.
Khusus Jakarta, data per tanggal 25 Mei 2020, menyebutkan total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 27.281 orang.
Kemudian, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 8.987 orang. Sebanyak 6.628 orang dinyatakan positif.
Dari angka itu, sebanyak 2.044 di antaranya masih dirawat atau 31 persen. Sisanya menjalani isolasi mandiri sebanyak 2.430 orang atau 37 persen.
Kemudian, jumlah yang sembuh sebanyak 1.648 orang atau 25 persen. Selanjutnya, sebanyak 506 orang atau tujuh persen meninggal dunia.
"Data tersebut memperlihatkan bahwa ancaman virus masih terus mencekam dan belum terjadi penurunan signifikan. Tidak dapat dipungkiri alasan guna kepentingan menggerakkan kembali perekonomian memang dapat dimaklumi. Namun, pertimbangan keselamatan jiwa masyarakat harus didahulukan," pungkas dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan