jpnn.com - JAKARTA - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan, alasan para menteri harus melepas atribut parpol saat menjabat di pemerintahan karena pemerintahan ke depan diprediksi akan menghadapi tantangan besar untuk mengubah kondisi bangsa selama lima tahun ke depan.
"Kebijakan tersebut sebenarnya menjadi hak Jokowi secara penuh. Namun sebagai tim pengusung, semua parpol koalisi nantinya pasti dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu. Jadi nanti kami akan bicarakan dengan Jokowi dulu, sebab ini kebijakan mendasar," kata Hasto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Selasa (12/8).
BACA JUGA: Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik
Hasto menjelaskan, pertimbangan, para menteri Jokowi-JK akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena rakyat mengharapkan adanya perubahan.
"Jadi skala prioritas dari wacana kebijakan itu adalah menciptakan kabinet yang efektif dan siap bekerja untuk kepentingan rakyat," tuturnya.
BACA JUGA: LPSK Inisiasi Kerjasama Asia Tenggara
Hasto menambahkan, persoalan yang harus dihadapi seperti masalah fiskal jatuh tempo yang mencapai Rp 87 triliun, lalu utang luar negeri Rp 3.000 triliun dafisit transaksi berjalan dan defisit anggaran juga menjadi masalah yang butuh penyelesaian konkret.
"Namun kembali lagi, bagaimana arsitektur kabinet kedepannya, sepenuhnya itu menjadi kewenangan Jokowi, saya tidak bisa memberikan tanggapan banyak soal kebijakan ini," tandasnya.
BACA JUGA: Kubu Jokowi Ragu Ada Paksaan Memilih
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, memastikan bahwa capresnya, tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum.
"Istilahnya kita membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi," kata Tjahjo di Jakarta.
Tjahjo juga menyebutkan, Jokowi tidak mempermasalahkan soal figur serta asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi dan kader partai.
"Sebetulnya yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan presidensil dan program-program prioritas yang presiden canangkan," tuturnya.
Menurutnya, kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menteri-menteri diharapkan tidak duduk-duduk saja.
"Birokrasi yang melayani, yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla. Karena itu, saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi ke depan tidak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi walikota dan gubernur Jakarta," pungkasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nilai Kecurangan Pilpres Semakin Jelas
Redaktur : Tim Redaksi