JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memberitahukan hasil rapat Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung pemerintah, Selasa (3/4) malam.
“Tentu itu yang berwenang Pak SBY, beliau yang lebih tahu hasil rapat semalam. Jadi, secara resmi kita belum diberitahukan hasilnya bagaimana,” kata Hayono, kepada wartawan, Rabu (4/4).
Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu mengakui, rapat yang digelar itu membicarakan masalah keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Setgab.
“Namun sekali lagi tidak bisa dihindari bahwa tadi malam itu membahas masalah yang penting tentang konsistensi dari pada salah satu anggota koalisi yaitu PKS dan berbagai kepentingan koalisi yang ada di parlemen,” katanya.
Dijelaskan Hayono, kadang-kadang perlu diingat bahwa kontrak politik antara presiden terpilih, SBY, dengan parpol-parpol tidak hanya didukung di eksekutif. “Tentunya didukung di parlemen DPR,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut dia, terkait voting masalah BBM, PKS tidak berpihak dengan kepentingan koalisi. Dan ini, kata Hayono, menjadi krusial.
“Kalau kemarin-kemarin bisa ditoleransi. Yang lalu memang ada berbeda pendapat tapi masih bisa ditoleransi,” ungkapnya.
Kalau sekarang, sambung dia, sangat sulit karena ini masalah APBNP yang sangat sensitif bagi kepentingan ekonomi nasional dan rakyat yang mestinya didukung oleh PKS.
“Saya rasa ini bukan kekesalan SBY saja tapi kekesalan semua termasuk juga Fraksi Demokrat di parlemen. Sehingga demikian memang kita berharap ada pertimbangan dari Pak SBY untuk tidak memperbolehkan hal ini berlangsung terus,” katanya.
Dia mengatakan lagi, kalau bicara komitmen etika politik, semestinya hal beda prinsip tidak usah tunggu dikeluarkan dari koalisi. “Mestinya PKS secara kesatria menyatakan mundur dari koalisi. Itu lebih baik,” tegasnya.
Lebih jauh dia mengatakan, kalau memang PKS ingin berkoalisi, berkoalisilah dengan sehat namun silahkan terbuka ada oposisi.
“Jadi ini budaya politik yang sehat jangan abu-abu, tidak boleh dua kaki. Harus jelas kakinya ada dimana, karena ini menyangkut politik yang sehat di parlemen,” pungkasnya.
Seperti diketahui, PKS sebagai anggota Setgab, berani mengambil sikap berbeda. PKS pada sidang paripurna pengambilan keputusan soal RUU APBNP 2012, memutuskan menolak kenaikan harga BBM.
Fraksi PKS tak setuju pasal 7 atay 6 RUU APBNP 2012 ditambah dengan ayat 6a yang memberikan kewenangan kepada pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan syarat tertentu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ludahi Polisi, Demonstran Dibui
Redaktur : Tim Redaksi