jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan perlunya semangat bersama untuk mewujudkan kebijakan yang mampu mengakselerasi proses membangun kemandirian dan daya tahan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di 2023.
"Pekerjaan rumah di 2022 harus segera dituntaskan agar pada tahun ini kita mampu mengakselerasi pembangunan nasional demi mewujudkan kemandirian dan daya tahan bangsa," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/1).
BACA JUGA: Tahun 2023, Kemnaker Evaluasi Kinerja dan Persiapan untuk Hadapi Tantangan Baru
Rerie yang akrab disapa itu menyebutkan pada tahun lalu proses sejumlah kebijakan kerap menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses percepatan pembangunan nasional di beberapa sektor.
Di sektor pendidikan, lanjut Rerie mencontohkan, sejumlah kebijakan seperti peningkatan kualitas guru, baik lewat upaya peningkatan kompetensi dan pengangkatan guru honorer masih menghadapi beberapa kendala.
BACA JUGA: Di Tempat Inilah Kunjungan Kerja Pertama Jokowi di 2023, Langsung Bilang Waspada
Demikian pula dengan proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berupaya mengintegrasikan peran tiga undang-undang terkait pendidikan.
Ketiga undang-undang terkait pendidikan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, proses revisi UU Sisdiknas memerlukan partisipasi semua pihak, yakni para pemangku kepentingan dan masyarakat agar memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.
Masih kata Rerie, partisipasi publik dan para pemangku kepentingan di sektor terkait dalam proses pembuatan kebijakan juga harus terus ditingkatkan.
Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan negara.
Apalagi, keberhasilan pembangunan sektor pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan sektor lain, seperti sektor kesehatan.
"Karena tanpa peserta didik yang sehat, sulit untuk menjalani sistem pendidikan nasional yang baik," terang Anggota Komisi X DPR dari Dapil Jateng 2 itu.
Semangat yang sama dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, juga harus dikedepankan dalam proses penempatan guru di sejumlah daerah.
Sebab, kata Rerie menegaskan, ketersediaan guru yang berkualitas merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pembangunan sektor sumber daya manusia nasional yang tangguh untuk meningkatkan kemandirian bangsa.
Ririe menambahkan optimisme dalam membangun semangat yang sama dari setiap anak bangsa untuk mewujudkan bangsa yang tangguh harus terus diupayakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Apalagi, kita sebagai bangsa dengan semangat yang sama dari setiap anak bangsa terbukti di masa pandemi dinilai mampu mengendalikan Covid-19 di tanah air," ujarnya.
Rerie juga mendorong terciptanya semangat yang sama setiap anak bangsa melalui pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki dalam melahirkan sejumlah kebijakan di sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun karakter dan kemandirian bangsa.
"Hal ini juga sebagai upaya melaksanakan amanah UUD 1945 mewujudkan negara yang adil, makmur berdasarkan Pancasila," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi