jpnn.com, JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni telah berhasil menuntaskan kinerja kepemimpinan selama satu tahun.
Seperti diketahui, mereka dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022 yang lalu.
BACA JUGA: Tokoh Militer dan Orang Dekat Jokowi, Menteri Hadi Dinilai Layak Mendampingi Ganjar
“Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia," tulis Menteri Hadi di Instagram mengenai momen bersejarah tersebut, Kamis (15/6).
Bertemakan “Untuk Rakyat, Untuk Indonesia” Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik.
BACA JUGA: Menteri Hadi Pastikan Warga Terdampak Proyek Tol Yogya-Bawen Dapat Ganti Untung
Tiga Kebijakan Prioritas itu diantaranya melakukan akselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
PTSL sendiri merupakan program revolusioner.
BACA JUGA: Menteri Hadi Tjahjanto: Kepastian Hukum Atas Tanah Tingkatkan Ekonomi dan Investasi
Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertipikat per tahun.
Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertipikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertipikat per tahun.
Diketahui, terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang dimana 85,8 diantaranya telah bersertipikat.
Capaian ini telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai 5.574 Triliun rupiah yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.
Kekompakan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yang mana nilainya setara dengan 1,08 triliun rupiah potensi tanah diserobot oleh mafia tanah yang jahat.
Komitmen Kebijakan Untuk Rakyat Untuk Indonesia juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh rakyat yang papa dan tidak punya apa-apa di berbagai wilayah di Indonesia seperti dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.
Keberhasilan tersebut dijadikan pola kebijakan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN sehingga mendatangkan keberhasilan-keberhasilan yang lain seperti sebanyak 1.160 rakyat Wonorejo, Blora yang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1947.
Dua konflik pertanahan sebelumnya sesungguhnya hanya contoh saja, sebab terdapat konflik lain yang tidak kurang menyedihkan namun akhirnya dapat diselesaikan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN seperti di Desa Sodong, Pemalang, Desa Ongkaw, MInahasa Selatan, Desa Tambaksari, Pasuruan, atau para dosen Universitas Hasanudin akhirnya dapat bernafas lega atas kepastian hukum tanahnya yang harus mereka tunggu selama 40 tahun lamanya.
Kepemimpinan Menteri Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni yang persuasif disertai wibawa politik dalam komunikasinya juga membawa percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibukota Nusantara.
Pengadaan tanah peruntukan Dermaga Logistik, Fasilitas Bendungan Sepaku-Semoi, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Tempat Pengolahan Sampah dan lain-lain.
Dari 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket telah berhasil diselesaikan dan 6 paket lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.
Memasuki tahun kedua, Menteri Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni percaya bahwa dengan komitmen kebijakan untuk rakyat yang diiringi oleh dedikasi para jajaran Kementerian ATR/BPN akan membawa kebijakan tata ruang dan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat dapat diwujudkan. ATR/BPN untuk Rakyat, untuk Indonesia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif