TAGAR #savehajilulung bertengger sebagai trending topic (TT) teratas untuk wilayah Indonesia dan peringkat lima dunia. Putra Tanah Abang bernama asli Abraham Lunggana ini menjadi bahan perbincangan ribuan pemilik akun twitter yang biasa disebut netizen.
Bahkan, media ternama asal Inggris BBC juga memberitakan soal #savehajilulung. Selain itu, beberapa tokoh ternama, salah satunya aktor dan komedian stand up comedy Muhadkly Acho juga berkicau mengenai #savehajilulung melalui akun @muhadkly. Menanggapi kicauan yang kebanyakan berisi candaan dan juga kritikan tersebut, Haji Lulung cukup santai.
Saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sedang makan rujak sambil berbincang ringan bersama sejumlah stafnya. Salah satu yang terlihat adalah Wakil Ketua Fraksi PPP Riano P Ahmad.
BACA JUGA: Dua Begal yang Kerap Beraksi di Kawasan Grogol Didor
”Saya mengapresiasi masyarakat yang sudah berkomentar mengenai saya di twitter,” ujarnya kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (6/3).
Meski menyadari komentar di twitter banyak yang berisi candaan atau bahkan mem-bully dirinya, Lulung mengaku tidak marah. Menurutnya, mengenai permasalahan yang terjadi antara DPRD DKI Jakarta dan eksekutif dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait APBD DKI 2015 semata-mata karena dewan ingin Pemprov DKI menjalan undang-undang.
Menurut Lulung, masyarakat harus mengetahui informasi secara benar, dengan apa yang terjadi pada persoalan APBD 2015. Berdasarkan undang-undang APBD harus disetujui oleh eksekutif dan juga DPRD melalui Rapat Paripurna.
BACA JUGA: Dihajar Bully, Ini Reaksi Haji Lulung
Kemudian undang-undang juga memerintahkan, hasil persetujuan itu diserahkan oleh gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selambat-lambatnya tiga hari setelah persetujuan.
Namun, yang terjadi pada 4 Februari 2015 lalu, gubernur ternyata menyampaikan APBD kepada Kemendagri yang bukan APBD hasil kesepakatan dengan DPRD. Ternyata, APBD itu versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sendiri. Selanjutnya, pada 5 Februari, DPRD DKI mengirimkan surat ke Kemendagri berisikan berkas APBD yang diserahkan gubernur cacat prosedur.
Lantaran karena bukan hasil kesepakatan dengan DPRD yang sudah diparipurnakan. Kemudian pada tanggal enamnya, dikembalikanlah oleh Kemendagri berkas APBD tersebut, dan selanjutnya diperintahkan agar dibahas kembali.
BACA JUGA: ‎Tanah Abang Dilalap Api, Ahok Minta Warga Pindah ke Rusun
”Sayangnya sampai hari ini APBD yang dikembalikan ke Pemprov DKI oleh Mendagri itu tidak pernah dibahas lagi oleh Pemprov DKI dengan melibatkan DPRD,” cetus Lulung juga.
Kemudian, pada 23 Februari, Pemprov DKI hanya membuat surat kepada DPRD yang memberitahukan bahwa eksekutif sudah melakukan perbaikan APBD 2015.
”Kemudian kita bersurat kepada Mendagri memberitahu bahwa APBD disampaikan oleh Ahok cacat prosedur karena tidak pernah dibahas secara umum. Itu yang jadi masalah kekisruhan yang ramai saat ini,” paparnya juga.
Terkait pelaksanaan e-budgeting (lelang elektronik) yang selama ini kerap disampaikan Gubernur Ahok, menurut Lulung pihaknya sejak awal sangat mendukung sistem tersebut. Karena memang sistem itu diyakini sebagai managemen keterbukaan akuntan publik, menghindari korupsi, menekan Silpa, dan alat kontrol masyarakat.
Meskipun, ujarnya juga, e-budgeting itu sesungguhnya bukan produk hukum. ”Makanya kami sering meminta eksekutif jangan mengabaikan proses hukum, itu juga yang kami katakan jangan sewenang-wenang. Kalau mau sama-sama terbuka, e-budgeting kapan hasil pembahasan diinput. Pidato gubernur saat mediasi di Kemendagri, e-budgeting ternyata sudah dikunci oleh gubernur. Itu kejahatan,” ucapnya juga.
Hukum yang dilanggar, menurut Lulung juga, adalah Undang-Undang No 17 Tahun 2014 yakni Pasal 317 Ayat 1 butir B yang berbunyi gubernur bersama dewan membahas anggaran belanja, dan dewan menyetujui serta menetapkan hasil kesepakatan bersama dalam paripurna.
"Terakhir saya mau pantun tolong dimuat ya, Es Kemung Pake Roti, Kalau Ngomong Ati-ati..he..he..,” tutup Lulung.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, tekadnya untuk memburu anak buah Gubernur Ahok yang diduga terlibat dalam pengusulan anggaran ’siluman’ pada RAPBD DKI 2015.
”Terus terang saja, saya juga ingin mencari kambing hitam dari pihak eksekutif siapa yang bermain anggaran,” terang politisi yang akrab disapa Pras tersebut.
Pras juga kembali menegaskan kekecewaannya terhadap Pemprov DKI yang tidak mengajukan RAPBD 2015 hasil pembahasan dengan jajaran DPRD ke Kemendagri.
”Apa yang diserahkan eksekutif ke Kemendagri tanpa persetujuan saya. Saya tidak mengerti mengenai RAPBD 2015 yang diserahkan ke Kemendagri,” tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Julukan Khusus untuk Ahok dari Anak Buah Prabowo
Redaktur : Tim Redaksi