jpnn.com - JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi memberikan saran terkait program makan siang gratis yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Haidar memberikan saran itu untuk merespons kekhawatiran sejumlah pihak mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.
BACA JUGA: Restoran Ini Sajikan Makanan dengan Cita Rasa Autentik Manado
Pasalnya, program itu ditaksir menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun, sehingga dikhawatirkan akan membebani anggaran pendapatan dan belanjar negara (APBN).
Haidar menyarankan supaya program makan siang gratis itu tidak sepenuhnya dibiayai dengan APBN.
BACA JUGA: Perlu Kail, Syahganda Istilahkan Makan Siang Gratis Hanya Memberi Ikan
“Pertama, sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” kata Haidar Alwi sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (12/5).
Menurut Haidar, program makan siang gratis jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta subsidi energi dan perlindungan sosial.
BACA JUGA: Dina Hidayana: Political Gastronomy Harus jadi Landasan Program Makan Siang Gratis
Selain itu, kata dia, jangan mencari sumber pendapatan lain untuk program makan siang gratis, seperti dengan cara menaikkan pajak karena berpotensi menciptakan masalah baru.
“Kedua, sebaiknya dibuat skala prioritas penerima program makan siang gratis. Siswa di sekolah mana saja yang layak? Ibu hamil mana saja yang layak? Jangan diratakan seluruhnya, karena, kan, ada sekolah-sekolah elite yang siswanya berasal dari keluarga berada. Begitu juga ibu hamil, pilih yang kurang atau tidak mampu saja. Selain lebih tepat sasaran, juga mengurangi tekanan beban terhadap APBN,” imbuhnya.
Dia berpendapat membuat skala prioritas sekolah dan ibu hamil penerima makan siang gratis lebih solutif daripada pelaksanaan bertahap mulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan).
Haidar menilai pelaksanaan bertahap hanya dapat mengurangi beban APBN untuk satu tahun saja. Beban yang dikurangi pada tahun tersebut akan membuat beban tahun-tahun berikutnya menjadi makin berat.
“Oleh karena itu, saya berharap masukan ini sampai ke Pak Prabowo untuk dapat beliau pertimbangkan karena program makan siang gratis ini sangat bagus dan harus berjalan tanpa membuat APBN "boncos" dan tanpa menciptakan masalah baru,” ujarnya. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi