jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari mendesak kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono segera melakukan rekonsiliasi pasca-keluarnya keputusan menteri hukum dan HAM yang tidak mengesahkan satupun kepengurusan hasil musyawarah nasional (munas) yang digelar dua pihak yang tengah bertikai di partai berlambang beringin hitam itu. Menurut Hajriyanto, rekonsiliasi merupakan satu-satunya cara karena keputusan pemerintah melalui menhukham itu adalah hasil maksimal yang bisa dilakukan atas kemelut yang melanda internal Golkar.
"Sejak awal saya berpendapat bahwa rekonsiliasi adalah jalan yang terbaik dan lebih bermartabat daripada menggantungkan marwah partai pada pemerintah," kata Hajriyanto saat dihubungi lewat telepon, Selasa (16/12).
BACA JUGA: Golkar Kubu Agung Usulkan Munas Ulang untuk Islah
Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 ini menegaskan, tidak masuk akal bila marwah sebuah partai tua dan besar seperti Golkar dipertaruhkan pada keputusan pemerintah. Karenanya, pria yang juga dikenal dengan sapaan Hajri itu menawarkan islah kepada kubu Ical maupun Agung melalui munas.
“Saya menawarkan islah di antara dua kubu melalui sebuah munas rekonsiliasi. Sebuah partai tua, berpengalaman, dan besar harus mempunyai prosedur dan mekanisme menyelesaikan konflik atau perpecahan yang mencerminkan kedewasaan politik," tandasnya.
BACA JUGA: Bamsoet Tuding Yasonna Bermain Api di Tengah Kisruh Golkar
Hajriyanto menambahkan, kisruh di internal Golkar sebenarnya hal biasa dalam politik. Namun, katanya, setiap konflik harus diikuti dengan konsensus.
Karena itu Hajriyanto meminta kedua kubu segera mengakhiri konflik lewat mekanisme organisasi yang formal, yaitu munas untuk rekonsiliasi. Dia juga berharap tokoh-tokoh senior di Golkar segera turun tangan.
BACA JUGA: KPU Rancang Sistem Informasi Rekap Suara Pilkada
"Bola sekarang berada di tangan para sesepuh dan pinisepuh PG untuk turun gunung dan melangkah mewujudkan islah melalui sebuah munas rekonsiliasi," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahapan Pilkada Lebih Lama, Dana Bengkak
Redaktur : Tim Redaksi