jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari menilai pertemuan Ical dengan Jokowi tidak bisa diterjemahkan adanya kerjasama partainya dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Hajriyanto menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Ical jelas. Bahwa Partai Golkar tidak ikut dalam koalisi pemerintah.
BACA JUGA: Rekonsiliasi Jangan Tawarkan Kursi Menteri
"Kalaupun nanti pak Jokowi mengambil kader dari Partai Golkar, dia bukanlah representasi partai, dan tidak menjadi ukuran bahwa Partai Golkar akan berada di pemerintahan," ujarnya, kemarin.
Menurut Hajri, justru Partai Golkar ke depan akan memposisikan sebagai pihak ketiga. Dalam arti, Partai Golkar tidak ikut dalam koalisi pemerintah, tapi juga tidak ikut dalam oposisi.
Dalam hal ini, Partai Golkar akan menentukan sikap berdasarkan persamaan persepsi, pandangan dalam menyikapi isu.
"Kalau ada isu yang bisa menyatukan di parlemen, bisa saja hal itu lebih besar dari Koalisi Merah Putih. Namun, bisa saja Partai Golkar sepakat dengan pemerintah," ujarnya.
Partai Golkar, kata Hajriyanto, akan cenderung untuk melakukan kritisisme. Namun, kritisisme ini dimaksudkan sebagai kekuatan penyeimbang, bukan bermaksud untuk mengganggu atau meroki pemerintah.
BACA JUGA: Usai Dilantik, Jokowi-JK Akan Diarak dari DPR ke Istana
"Partai Golkar tidak akan berkacak pinggang, ataupun merunduk-runduk pada pemerintah. Kita akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah," tandasnya. (bay)
BACA JUGA: Brimob dari Daerah Didatangkan ke Jakarta Jaga Pelantikan Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Tahun Memimpin, SBY Terima 10 Gelar Doktor Honoris Causa
Redaktur : Tim Redaksi