JAKARTA - Politisi partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari mengatakan keikutsertaan APBN dan APBD membiayai partai palitik (Parpol) jauh lebih baik ketimbang membiarkan Parpol mendapatkan dana dari sumber-sumber yang tidak bisa diketahui masyarakat dan dipertanggjawabkan.
"Jika APBN dan APBD ikut membiayai Parpol, menurut saya jauh lebih baik ketimbang membiarkan Parpol mencari sumber pendanaannya sendiri-sendiri," kata Hajriyanto Y Thohari, menjawab pertanyaan wartawan, usai membuka Pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Empat Pilar, bagi kader Parpol, di Park Hotel, Jakarta, Jumat malam (16/3).
Kalau Parpol dibiayai APBN dan APBD, lanjut Wakil Ketua MPR ini, maka dengan sendirinya Parpol berkewajiban memenuhi undang-undang (UU) tentang penggunaan anggaran negara dengan semua konsekuensinya.
"Ada tiga kewajiban pokok yang harus dipenuhi Parpol kalau menerima uang negara yakni: terbuka, tanggung jawab dan dana tersebut harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini jauh lebih fearness dibanding dengan kondisi sekarang," tegas Hajriyanto.
Dijelaskannya, pengumpulan dana dari iyuran anggota Parpol dan sumbangan yang tidak mengikat dalam prakteknya sering menyandera Parpol itu sendiri.
"Bahkan kategori sumbangan yang tidak mengikat bisa mempengaruhi mekanisme rekrutmen bahkan keputusan Parpol," tegasnya.
Tapi kalau sebagian, katakan satu persen saja dari APBN atau APBD dialokasikan, maka keuangan Parpol bisa diaudit BPK dan selanjutnya disanksi kalau terbukti dana uang negara diselewengkannya.
"Sekarang ini Parpol hanya bisa dibubarkan MK melalui usulan pemerintah dengan alasan membahayakan negara. Kalau APBN dan APBD ikut membiayai Parpol maka terhadap Parpol yang terbukti menyalahgunakan dana tersebut bisa dijadikan alasan hukum untuk membubarkan Parpol terkait," usulnya.
Menyikapi gagasan Parpol dibolehkan memiliki badan usaha, menurut Hajriyanto itu juga tidak tepat karena hanya menguntungkan partai berkuasa sebagaimana yang terjadi di Malaysia.
"Partai UMNO punya bisnis hotel, kebun sawit hingga monopoli media massa. Akibatnya suara oposisi tidak pernah terdengar karena media massa dikuasai partai bekuasa dan ini membahayakan demokrasi," ungkap dia.
Di negara demokrasi, idealnya Parpol harus didorong jadi badan publik. Dengan demikian Parpol tidak punya alasan untuk menghambat akses media massa, imbuh Hajriyanto.
"Tapi hal yang lebih substansial dari penyertaan APBN dan APBD untuk Parpol adalah mengantisipasi kecenderungan Parpol jadi milik keluarga dan sekaligus bisa menekan Parpol untuk segera berubah," tegas Ketua PP Muhammadiyah itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Calon Bertarung di Pilkada Kupang
Redaktur : Tim Redaksi