Hak Pilih Pilkada Pakai KTP Domisili

JAKARTA - Pada tahun 2010 mendatang, akan ada 244 pemilihan kepala daerah, dengan pemilihan serentak direncanakan akan dilakukan di tujuh provinsiLantas bagaimana dengan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang semrawut saat pemilihan legislatif dan pilpres lalu?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati menjelaskan, saat ini tidak ada masalah dengan DPT

BACA JUGA: PAN Optimis Menangkan 4 Pilkada di NTB

"Penerapannya berbeda dengan DPT pilpres," ujarnya.

Menurut Nurpati, DPT kali ini akan berbasis pada kKartu Tanda Penduduk (KTP)Hanya warga berdomisili di daerah tersebut yang memiliki hak pilih

BACA JUGA: Masalah Pembentukan Panwas Pilkada Berakhir

Warga yang tidak tinggal di daerah itu katanya, tak akan bisa ikut"Tidak bisa nanti ada orang yang bilang, 'Saya dulu bisa memilih saat pilpres, sekarang kok tidak bisa?'," katanya.

Nah, Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu, lanjut Nurpati, akan didukung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah bersangkutan

BACA JUGA: Tjahyo: Cagub Sulut Harus Disurvei

Sebab, lembaga tersebut memiliki data penduduk"Data dari catatan sipil akan disandingkan dengan DPT pilpres untuk dikoreksiItu yang kemudian menjadi DPT pilkada," jelas Nurpati.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, standar honor petugas pilkada akan diatur oleh gubernurBesarannya mengikuti kemampuan daerah"Peran gubernur untuk mengkoordinasi akan terus kami dorong," kata Gamawan.

Gamawan menambahkan, standar honor pelaksana dan pengawas pilkada juga tidak harus mengikuti standar pilpresSebab katanya, kalau itu dilakukan, anggaran pilkada bisa membengkak hingga lima kali lipat.

Karena itulah, tambahnya, gubernur yang akan mengkoordinasikan penentuan standar honor tersebutBatas maksimal honor itu adalah standar yang dipakai pada pemilu legislatif dan pilpres lalu"Tapi, itu dilakukan apabila anggaran daerah mampu," katanya lagi, sambil menambahkan bahwa konsekuensinya adalah standar yang dipakai satu provinsi bisa berbeda dengan provinsi lain.

Sementara seperti diwartakan, pemilu serentak pada 2010 tidak akan dilakukan secara nasional dalam satu waktu, tapi serentak dalam satu provinsiYang akan melakukan itu antara lain yakni Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, serta Kepulauan Riau dan Bengkulu"Kalau dalam satu waktu, tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti jika ada sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata mantan Gubernur Sumbar tersebut(aga)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Depdagri Sudah Petakan Potensi Konflik Pilkada