jpnn.com - JAKARTA - Laporan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Hakim yang bertugas wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, meningkat tajam. Jika pada tahun 2012 jumlah pengaduan yang masuk hanya 283 laporan, maka periode Januari-September 2013 terdapat 363 pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY).
“Untuk DKI Jakarta terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari perhitungan yang kita lakukan sepanjang Januari-September 2013 jumlahnya mencapai 363 pengaduan. Artinya telah melampaui jumlah pengaduan sepanjang 2012,” ujar Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar, kepada JPNN di Jakarta, Sabtu (12/10).
BACA JUGA: Indonesia-Korsel Berupaya Tingkatkan Kerjasama Bilateral
Menurut Asep, umumnya pengaduan-pengaduan didominasi dugaan ketidakprofesionalan dan kurangnya integritas hakim saat menyidangkan perkara di pengadilan. Hal tersebut diketahui berdasarkan alasan pengaduan baik yang diadukan langsung masyarakat yang merasa dirugikan, lembaga bantuan hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat yang menginginkan kinerja penegak hukum di Indonesia bisa lebih baik.
Saat ditanya apakah dari jumlah tersebut, DKI Jakarta kembali menempati urutan pertama tertinggi terkait kinerja Hakim yang diadukan ke KY, Asep belum member keterangan lebih rinci. Alasannya, karena sampai saat ini KY masih terus mendata dan merampungkan semua pengaduan-pengaduan yang masuk.
BACA JUGA: Tepis Konotasi Keluarga Atut dengan Santet
Namun peluang tersebut tetap terbuka lebar, karena dengan jumlah 283 pengaduan di tahun 2012, DKI Jakarta menempati urutan tertinggi. Jauh berada di atas Jawa Timur yang meski menempati urutan kedua, namun jumlah pengaduan yang masuk hanya 169 laporan. Kemudian disusul Jawa Barat (131), Sumatera Utara (127), dan Jawa tengah (84).
“Untuk yang sudah diberikan sanksi, seperti yang pernah aku bilang dulu, agak sulit dilihat berdasarkan daerah laporan. Sebab sering kali hakim yang dikenakan sanksi sudah pindah tempat tugasnya ke daerah lain,” katanya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Mentan Gusar Ditanya soal Bunda Putri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batasi Politik Dinasti lewat RUU Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi