Hakim Nakal Masih Mendominasi

Rabu, 30 Desember 2015 – 20:46 WIB
Mahkamah Agung. Foto : dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan sepanjang 2015 ada 265 aparatur pengadilan dijaguhi hukuman disiplin. Angka ini meningkat dibanding 2014 dimana ada 209 aparatur pengadilan dijatuhi hukuman disiplin.

"Pelanggaran disiplin didominasi oleh hakim," kata Hatta di kantor MA, Rabu (30/12).

BACA JUGA: MA Sisakan 4.397 Perkara Tak Tertangani

Berdasarkan data MA, jumlah hakim yang dijatuhi pelanggaran disiplin berat ada 18, sedang 11, ringan 89. Totalnya menjadi 118. Hakim ad hoc Tipikor yang dijatuhi sanksi disiplin berat dan ringan masing-masing dua orang. 

Panitera dan sekretaris yang dijatuhi sanksi disiplin berat ada tujuh, sanksi sedang satu dan ringan 18. Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris tercatat tiga orang yang kena sanksi disiplin berat, tiga disiplin sedang dan tujuh disiplin ringan.

BACA JUGA: Ini Lima Kelompok yang Berpotensi Besar Lakukan Korupsi di 2016

Panitera muda kena sanksi berat ada lima, sedang dua dan ringan tujuh orang. Panitera pengganti ada enam yang kena sanksi berat, tiga sanksi sedang dan 15 sanksi ringan.

Sedangkan juru sita ada dua yang kena sanksi berat, satu sanksi sedang dan tujuh sanksi ringan. Kemudian, juru sita pengganti ada satu orang kena sanksi berat, satu sanksi sedang dan 10 sanksi ringan. 

BACA JUGA: Waduh! MKD DPR Digugat Rakyat

Berikutnya, pejabat struktural ada satu orang yang kena sanksi berat, satu orang kena sanksi sedangdan empat terkena sanksi ringan. Kemudian ada 12 orang staff yang terkena sanksi berat, 11 sanksi sedang dan delapan sanksi ringan. Sedangkan satu calon hakim kena sanksi ringan.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, MA melaui Badan Pengawasan terus melamukan pengawasan internal kepada aparatur pengadilan. Program kerja Badan Pengawasan pada 2015 di antaranya training audit kepegawaian untuk auditor kepegawaian Badan Pengawasan fase 1, training covention pelatihan hakim dan panitera pengadilan pajak. 

"Melakkukan audit integritas di 63 satker (Sulawesi Utara, Maluku, Sulawesi Selatan dan NTB), serta pelatihan pengawasan untuk Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan," tuntas Hatta. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Yakin Jokowi-JK Dukung Pansus Freeport


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler