jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak keberatan penasihat hukum Setya Novanto, soal rekaman wawancara Johannes Marliem dan FBI.
Majelis tidak sepakat dengan keberatan penasihat hukum yang menolak rekaman FBI itu menjadi alat bukti di persidangan.
BACA JUGA: Anwar Budiman: Hukuman untuk Setya Novanto Sudah Wajar
Dalam pleidoinya, penasihat hukum Novanto menyatakan bahwa rekaman itu tidak memenuhi syarat menjadi alat bukti yang sah.
Anggota Majelis Hakim Anwar menyatakan bahwa majelis tidak sependapat dengan alasan penasihat hukum terdakwa e-KTP tersebut.
BACA JUGA: Novanto: Teman Golkar Hadir tak Pakai Seragam
"Karena alat bukti itu bukan satu-satunya yang diajukan jaksa, tapi juga didukung alat bukti lain," kata Anwar membacakan pertimbangan hukum dalam putusan Novanto pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4).
Anwar menambahkan di persidangan sebelumnya ada juga rekaman antara Johannes Marliem dan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.
BACA JUGA: JC Ditolak, Karier Politik Juga Tamat, Oh Papa Novanto
Bahkan, kata Anwar, Anang membenarkan pembicaraan di dalam rekaman yang diputar di persidangan tersebut.
Karena itu, hakim menegaskan bahwa pembelaan penasihat hukum Novanto tidak punya alasan hukum. "Dan itu harus ditolak," tegasnya.
Seperti diketahui, Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf Mauritius mengaku pernah diminta beberapa kali menyetorkan uang melalui money changer yang diduga ditujukan kepada Novanto.
Hal itu diketahui dari rekaman wawancara Johannes Marliem dengan penyidik FBI. Rekaman tersebut diputar jaksa KPK pada persidangan, Kamis (22/2). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selain Divonis 15 Tahun, Hak Politik Novanto Juga Dicabut
Redaktur & Reporter : Boy