jpnn.com - JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar mencermati baik-baik kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite.
Menurutnya, kondisi masyarakat miskin belum siap menghadapi kenaikan harga BBM setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir menyentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022.
BACA JUGA: Isu Pertalite Naik Menguat, Begini Jawaban Pertamina
Lebih lanjut, Bhima mengatakan masyarakat kelas menengah rentan terdampak.
Sebelumnya, masyarakat kelas menengah kuat beli Pertamax tetapi migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite ikut naik maka kelas menengah akan mengorbankan belanja lain.
BACA JUGA: Subsidi BBM Makin Menjadi-jadi, Presiden Beri Perintah Menkeu, Pertalite Naik?
"Tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin. Imbasnya, permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu, dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," ujar Bhima saat dikonfirmasi JPNN.com, Sabtu (20/8).
Selain itu, Bhima mengingatkan jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi.
BACA JUGA: Harga BBM di Wilayah Riau Naik Lagi, Pertalite Aman?
"Imbas nya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," ungkap Bhima.
Sepanjang Januari ke Juli 2022, serapan subsidi energi kan baru Rp 88,7 triliun berdasarkan data APBN Kita, sementara APBN sedang surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB diperiode Juli.
Artinya, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara.
"Kenapa surplus tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi. Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak mendesam dan mengorbankan subsidi energi," katanya.
Bhima menyarankan win-win solution-nya pemerintah bisa melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran Solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar.
"Bisa hemat pengeluaran subsidi karena 93 persen konsumsi solar ialah jenis subsidi. Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis Pertalite," tutup Bhima. (mcr28/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari