DOHA – Palestina merdeka dan bersatu bakal segera menjadi kenyataan. Hal itu ditandai dengan pembentukan pemerintahan nasional bersatu Palestina.
Kemarin (6/2), Gerakan Fattah dan Hamas yang juga dua faksi terbesar Palestina sepakat mempercayakan pemerintahan koalisi itu di bawah komando Mahmud Abbas. Kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Doha itu diteken di hadapan Emir (penguasa atau raja) Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani.
Kesepakatan tersebut merupakan puncak dari pertemuan dari hari antara Abbas dan Pemimpin Politik Hamas Khaled Mashaal. Sebagai tuan rumah sekaligus mediator, Sheikh Hamad, berperan aktif dalam merumuskan kesepakatan itu. Setelah melewati pembahasan serius, kedua belah pihak pun sepakat menunjuk Abbas sebagai presiden sementara. Sebelumnya, Abbas merupakan presiden Otoritas Palestina (PA), pemerintahan Palestina yang tidak diakui Hamas.
’’Kami berjanji menerapkan kesepakatan ini sesegera mungkin,’’ tutur Abbas seusai penandatanganan Deklarasi Doha di ruang pertemuan (diwan) keemiran Qatar kemarin.
Pemimpin 76 tahun itu menyatakan bahwa pemerintahan nasional bersatu Palestina akan diisi oleh jajaran teknokrat independen. Upaya itu dilakukan untuk meminimalkan konflik antara faksi Hamas dan Fatah di pemerintahan.
Terpisah, Mashaal pun memaparkan hal sama. ’’Kami informasikan kepada seluruh rakyat Palestina bahwa kami serius dengan janji untuk untuk menyembuhkan luka dan mempersatukan kembali seluruh elemen politik,’’ ungkap tokoh 55 tahun tersebut. Lebih lanjut, Mashaal menyatakan bahwa persatuan Palestina menjadi satu-satunya cara untuk melawan Israel.
Sesuai Deklarasi Doha, pemerintahan nasional bersatu Palestina itu memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu. ’’Pemerintahan baru akan menyelenggarakan dan menjalankan pemilu serta pemilihan presiden dengan baik dan lancar,’’ terang dokumen resmi tersebut. Sayangnya, Abbas maupun Mashaal masih sama-sama bungkam soal tanggal pemilu atau pilpres Palestina.
Selain berupaya mewujudkan rekonsiliasi nasional secara politik, Abbas juga berjanji merekonstruksi Jalur Gaza. Wilayah Palestina yang porak poranda akibat bentrok Hamas dan Fatah pada 2007 tersebut nyaris tidak terjamah pembangunan. Blokade Israel juga membuat Gaza jauh tertinggal dari wilayah yang lain. Karena itu, pemerintahan baru bakal memusatkan perhatian pada pembangunan Gaza. (AFP/AP/hep/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jembatan Rusak di Lebak Muncul di Koran Austria
Redaktur : Tim Redaksi