jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva memandang sistem politik dan ekonomi Indonesia sudah begitu liberal saat ini. Karena itu, Zoelva menilai perlunya koreksi melalui aturan, sebelum Pancasila yang digagas oleh pendiri bangsa yang bersifat antikapitalisme, punah dimakan zaman.
"Sepanjang yang saya baca seluruh founding fathers kita, antiterhadap kapitalis. Tidak ada yang bela kapitalis satu pun," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melalui webinar diskusi bertajuk Pancasila Dalam Tindakan Politik yang diselenggarakan Megawati Institute, Kamis (18/6).
BACA JUGA: KPK Kaji Program Kartu Prakerja, Hasilnya Mengejutkan
Oleh karena itu, ideologi Pancasila adalah ideologi antikapitalis dan ideologi Pancasila itu adalah ideologi sosialis yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila bukan sosialis yang Marxis, yang berdasarkan apa yang disampaikan Soekarno, materialis historis.
Hamdan menerangkan, Pancasila merupakan ideologi atau falsafah negara sebagai alat kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: KPK Sebut Kemitraan Ruangguru Cs di Kartu Prakerja Sarat Konflik
Pancasila itu, menurut Hamdan, sangat anti-terhadap kapitalisme atau liberalisme. Namun, pada praktiknya kini, paham tersebut justru mendominasi setiap aspek politik dan ekonomi.
Hamdan menceritakan, degradasi nilai Pancasila dimulai sejak Orde Baru yang mengarusutamakan pembangunan dan ekonomi.
BACA JUGA: Update Corona 18 Juni: Penambahan Pasien Positif Hari Ini Cetak Rekor
Padahal, pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta lewat Pancasila menginginkan pertumbuhan ekonomi itu dibangun lewat rakyat. Dengan kemandirian ekonomi, maka sistem politik yang dibangun juga berdikari.
"Kalau kami runut dan detail sejarah ini, dari satu periode ke periode lain, pemaknaan Pancasila itu bisa berbeda-beda dan bisa sangat berbeda," kata Hamdan.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Syarikat Islam ini menambahkan, saat Orde Baru hingga saat ini, pelaksanaan falsafah bernegara Pancasila kehilangan arah.
Pada praktik politik dan ekonomi saat ini, aturan yang dimainkan sangat bebas dan jauh mengangkat ekonomi dan politik kerakyatan.
"Berkaitan politik, saya ingin katakan dengan melihat rangkaian ini dari 1945 sampai sekarang ini, belum ada suatu role model bahwa inilah apancasila yang betul-betul ajeg sebagai implementasi Pancasila dalam tindakan-tindakan politik," kata dia.
Dari sisi pemikiran Bung Hatta, kata Hamdan, pelaksanaan pemerintah harus mengedepankan demokrasi daulat rakyatku, bukan demokrasi daulat tuanku.
Sementara pemikiran Bung Karno menginginkan sosialisme yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan mengadaptasi gagasan Umar Said Cokroaminoto yaitu sosialisme Islam.
"Negaralah yang ikut mengatur tang memberi kesempatan pada yang kecil untuk tumbuh dan besar dan membela yang kecil. Kata Hatta, demokrasi daulat, kita kembali pada demokrasi desa, sebelum kita dijajah," kata Hamdan.
Dengan kata lain, kata Hamdan, penting bagi negara memberikan model agar pelaksanaan Pancasila benar-benar demi kepentingan rakyat. Dengan begitu, kelas menengah bisa mandiri secara ekonomi dan memutuskan politik yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.
"Tanpa ada kekuatan kelompok kelas menengah, maka demokrasi dikuasai elite tertentu. Di Indonesia itulah yang terjadi. Karena kelas menengah masih sedikit, sehingga politik dikuasai oleh pemilik modal dan bermutual simbiosis. Itulah yang mengatur negara," tegas Hamdan. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga