Hampir Akhir Tahun, BUMD DKI Lambat Serap Anggaran, Terendah PAM Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta masih rendah dalam menyerap penyertaan modal daerah (PMD).

Hal ini terungkap dalam rapat ‘Monitoring Alokasi PMD Kepada BUMD tahun 2022 dan Monitoring Pengajuan PMD oleh BUMD pada Tahun 2022 untuk APBD Tahun 2023’.

BACA JUGA: Kemendagri Gelar Rakornas Bareng KPK Demi Penguatan BUMD 

Hingga September 2022, PD PAM Jaya baru menyerap anggaran 36,98 persen, PAL Jaya 65 persen, PT Jakarta Tourisindo 29,36 persen, PT Jakpro 73 persen, dan PT MRT Jakarta sudah 100 persen.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan ada sejumlah kendala yang terjadi sehingga para BUMD lambat menyerap anggaran.

BACA JUGA: Percepat Pengembangan Energi Surya, SMS Gandeng BUMD di Bali

“Tadi kan secara umum Komisi B juga berharap bisa dioptimalkan serapan dan bukan cuma itu, tadi kan saya sempat tanyakan berapa sih target keseluruhan? Berap yang sudah terealisasi? Karena kami mau jadikan itu sebagai bahan acuan,” ucap Ismail, Rabu (14/9) kemarin.

BUMD yang paling rendah menyerap PMD, yakni PAM Jaya yang baru 36,98 persen. Padahal, PAM Jaya mendapat PMD 2022 sebesar Rp 1,54 triliun.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan bahwa penyerapan PMD di BUMD-nya paling rendah lantaran ada sejumlah kendala.

Salah satunya ada program atau proyek yang membutuhkan anggaran sangat besar, tetapi saat ini belum berjalan sehingga dana tersebut belum dipakai.

“Ini disebabkan ada gelondongan angka yang cukup besar, yang berhubungan dengan pipa Pesanggrahan. Pipa di sini itu multiyears dari 2019 sampai 2022, itu besaran anggarannya mencapai Rp 357 miliar yang belum dikerjakan,” jelas Arief.

Mantan Dirut Perumda Pasar Jaya ini menyebutkan proyek multiyears 2019 hingga 2021 itu seharusnya dibangun oleh mitra swasta, yaitu Palyja dan Aetra.

PAM Jaya disebut tak bisa membangun pipa tersebut karena bukan wilayahnya.

Namun, usai terjadi kesepakatan dengan Palyja dan Aetra, PAM Jaya bakal melanjutkan pembangunan pipa di Pesanggrahan.

"Akhirnya komunikasi kemudian selesai dan kami melakukan pengembangan bisnis itu. Sehingga, baru terjadi kesepatakan itu baru di tahun 2022," kata dia. (mcr4/jpnn)