jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji menilai Gubernur Anies Baswedan tak berpihak kepada rakyat kecil. Hal itu dikatakannya lantaran keputsan Anies menaikkan beberapa jenis pajak. Termasuk di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
’’Kasihan warga Jakarta. Akibat naik, biasanya enggan bayar tepat waktu, lama-lama gak bayar PBB dalam jangka waktu beberapa tahun, terus akhirnya kena bunga dan denda dan menyerah dijual saja. Ini kan pengusiran halus. Artinya, tidak bahagia warganya,’’ kata Mohamad Sangaji kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Kamis (18/10).
BACA JUGA: Anies Baswedan Pengin Lapangan Tembak Senayan jadi..
Ongen berpandangan, menaikkan pajak sebearnya bisa ditoleransi, asalkan tidak sampai memberatkan rakyat. Sementara yang dilakukan Anies adalah mengorbankan warga demi memperbesar isi kas Pemprov DKI.
Karenanya, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu memerintahkan kepada anggota fraksinya untuk tidak ikut membahas KUAPPAS 2019 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Anies tersebut.
BACA JUGA: Tak Tanggapi Kritik, Anies Pilih Sindir Prasetio
’’Jika kebijakan kenaikan PBB dan PKB dipaksakan. Kami pastikan, Anies tak berpihak pada rakyat,’’ tegasnya
’’Saya akan mengajak fraksi lain juga menolak kebijakan Anis yang mencekik rakyat. Moto Anies bahagiakan warganya hanya ucapan manis saja,’’ tegas dia.
BACA JUGA: Warga Pluit Minta Gubernur Anies Batalkan IMB di Jalur Hijau
Ongen masih berharap Anies batalkan kebijakan tersebut. Dia malah menyarankan tarif PBB diturunkan. ’’Sudahlah, jangan bebani warga Jakarta. Pokoknya, kami tegas menolak kenaikan PBB mencapai 15.29 persen,’’ ungkapnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Harus Meningkatkan Prestasi Setelah Setahun Pimpin DKI
Redaktur & Reporter : Adil