jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji meminta Gubernur Anies Baswedan segera menunjuk pejabat definitif untuk pos kepala SKPD yang dirotasi beberapa waktu lalu. Tidak adanya pejabat definitif berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran.
Dia menyatakan, pejabat Plt tidak berani menekan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum. Sebab, mereka menilai jabatan Plt kewenangannya tidak penuh.
BACA JUGA: Daftarkan 26 Ribu Bacaleg, Hanura Usung Banyak Wajah Muda
’’Setiap saya turun ke bawah warga mengeluhkan. Pembangunan jalan lambat. Ada beberapa tembok kali hampir roboh, kali belum dikeruk, dan pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran besar tak jalan,’’ kata Ongen di DPRD DKI, Selasa (24/7).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu mengungkapkan, pejabat vital yang harus segera ditunjuk antara lain kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Perumahan-Pemukiman, dan kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Selain itu, ada Badan kesatuan bangsa dan politik serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
BACA JUGA: Pak Anies, Jangan Kembalikan Jakarta ke Zaman Feodal
Ongen pun mengultimatum Anies. Jika dalam waktu 10 hari tidak menunjuk pejabat definitif, Hanura DKI akan menjadi opsisi dan melancarkan serangan frontal. Semua itu rela dilakukannya demi memastikan anggaran daerah terserap dengan baik.
’’Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018. Makanya segera didefentifkan, ganti yang tak bisa kerja. Hanura ini, partai pendukung pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini,’’ tegas dia.
BACA JUGA: Legawa, Hanura Tidak Akan Paksa Jokowi
"APBD untuk pembangunan. Kalau saja, belanja lansung masih 24 persen. Itu mengerikan. Kami akan jadi oposisi sejati nanti. Kalau masih lemot,’’ tambah Ongen lagi
Dia menegaskan, langkah ini diambil bukan karena ada titipan pejabat atau proyek. Hanura, lanjut Ongen, hanya prihatin mendengar aduan warga mengenai pejabat sementara yang takut mau jalankan program menggunakan APBD.
Lebih lanjut dia juga mengimbau Anies untuk mengevaluasi kinerja lurah Pisangan, Jakarta Timur. Pasalnya, pemimpin kelurahan itu menyusahkan warga.
"Ada warga meninggal mengurus surat kematian susah. Warga hampir serbu itu kantor. Akhirnya, urus di kelurahan Rawamangan, Jakarta Timur. Satu lagi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Sudin SDA Jakarta Timur harus diganti karena lambat kerjanya,’’ tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies - AHY Sulit, JK - AHY Berat, Lalu Siapa Lawan Jokowi?
Redaktur & Reporter : Adil