jpnn.com - JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mendapat dukungan dari partai pendukung.
Salah satunya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menilai jika menaikkan harga BBM itu merupakan keputusan pahit yang harus dilakukan, tapi harapannya bisa menyembuhkan sakit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi menuturkan, kelangkaan BBM yang saat ini terjadi diakibatkan keterbatasan pasokan dan keterbatasan kuota subsidi. Karena itu harus ada upaya untuk menaikkan harga BBM. Ini ibarat harus menelan pil pahit demi kesembuhan APBN.
BACA JUGA: Oposisi Pemerintah Jadi Penyeimbang
"Masalahnya, dalam masa transisi ini harusnya pemerintahan lama dan baru bisa bekerjasama, presiden SBY, paling tidak harus mengatasi kelangkaan BBM dan Jokowi bisa berupaya untuk menaikkan harga BBM, tapi dengan langkah-langkah khusus," jelasnya.
Jika, dengan terpaksa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM, maka Hanura akan mendukung langkah tersebut. Sebab, sebenarnya langkah itu demi kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia.
Apalagi, saat ini harga BBM Indonesia jauh lebih murah dari pada harga BBM negara lain. "Ini juga harus dipahami," terangnya.
Soal penolakan Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM pada masa pemerintahannya, dia menuturkan Presiden SBY ini seharusnya memahami jika kenaikan BBM ini tidka lagi bisa dihindari.
BACA JUGA: Kloter Pertama Berangkat Besok
Apalagi, kenikanBBM sebenarnya bisa dilakukan dengan bertahap. Jika kenaikan bertahap ini dilakukan, maka beban psikologisnya akan berkurang. Pemerintahan selanjutnya juga akan terbantu.
"Ini demi kebaikan bangsa," jelas lelaki yang juga anggota kelompokkerja tim transisi tersebut.
Saat ditanya jika kenaikan BBM akan menurunkan popularitas Jokowi-JK, Dia mengaku jika masyarakat saat ini sudah semakin matang, dewasa, dan memiliki sumber informasi yang banyak.
BACA JUGA: Nafsiah Dahlan dan Iriana Jokowi Coba Mesin Jahit Fatmawati
Yang paling utama, pemerintahan baru harus bisa menjelaskan secara terang benderang untuk kebijakan tersebut. kalau kebijakan ini tersosialisasi dengan baik, maka masyarakat akan mengerti." Karena itu butuh komunikasi politik yang baik dan argumentasi yang logis hingga diterima masyarakat," jelasnya.
Sementara itu Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menjelaskan, pemerintahan yang baru siap menerima apapun kondisi fiskal yang ada. Masih banyak cara yang bisa dilakukan agar kenaikan harga BBM bisa dihindari. "Kami masih optimis untuk bisa tidak menaikkan harga BBM, itu opsi terakhir," terangnya ditemui di rumah transisi.
Salah satu caranya, meningkatkan potensi penerimaan pendapatan negara. misalnya, dengan memaksimalkan pembayaran pajak.
Dia menuturkan, pembayar pajak diupayakan terus meningkat, penerimaan yang didapat bisa untuk subsidi BBM. Namun, tidak hanya itu upaya yang dilakukan, bisa jadi ada opsi untuk memperbaiki sektor distribusi.
Selama ini sektor distribusi hanya menguntungkan masyarakat di Jakarta, harus ada terobosan agar Papua jugabida diuntungkan. "Jadi, masyarakat bisa mendapat kesejahteraan yang lebih," ujarnya.
Terkait adanya dampak sosial jika memang terpaksa menaikkan harga BBM, dia menuturkan jika Jokowi-JK ini memiliki modal sosial yang besar. kemungkinan tidak akan terpengaruh efek menaikkan harga BBM, namun tetap harus melakukan kebijakan yang tepat.
"Soal kepastian kebijakan yang akan ditempuh, pihaknya masih menggodoknya di pokja energi. masih ada waktu hingga 20 Oktober, kami berharap bisa menemukan cara yang tepat dan yang tidak membebani masyarakat," jelasnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muktamar PKB Resmikan Organisasi Pembela TKI
Redaktur : Tim Redaksi