jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ziyad Falahi mengatakan, Partai Hanura harus segera mencari solusi terbaik untuk keluar dari konflik internal yang mendera. Sebab, jika konflik internal Hanura tidak diselesaikan dalam waktu dekat maka partai yang didirikan mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto itu akan sangat dirugikan dalam kontestasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Saya kira yang paling diuntungkan dengan konflik internal Hanura adalah partai-partai besar. Kader Hanura berpeluang eksodus, baik itu di pilkada maupun di Pemilu 2019," ujar Ziyad kepada JPNN, Jumat (19/1).
BACA JUGA: Jokowi Tak Perlu Turun Tangan Urusi Konflik Hanura
Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik itu menambahkan, sebaiknya penyelesaian konflik internal Hanura melalui jalan damai. Sebab, jika upaya damai tak tercapai maka Hanura kemungkinan hanya akan menjadi penonton pada 2019.
Ziyat menjelaskan, syarat verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2019 cukup ketat. Verifikasinya mencakup kelengkapan struktur kepengurusan dari pusat hingga ke daerah, domisili kantor, keterwakilan perempuan, jumlah anggota dan sejumlah syarat lainnya.
BACA JUGA: Fakta! Organisasi Kemasukan Oso Biasanya Pecah Jadi Dua
Menurut Ziyad, konflik internal akan membuat Hanura menjadi tidak fokus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.
Apakah konflik internal Hanura bakal berpengaruh pada Joko Widodo yang menggalang partai politik untuk pencalonannya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019? Ziyad mengatakan, Hanura bukan penentu bagi Jokowi karena suaranya kurang signifikan.
BACA JUGA: Hanura Pecah, Publik Makin Tak Percaya Parpol
"Saya kira selama Jokowi menjabat, tidak terlalu memandang posisi Hanura sebagai partai politik yang signifikan. Jokowi sepertinya hanya melihat karena sosok Wiranto dan Oesman Sapta Odang. Hanura tidak lebih kuat dari relawan Jokowi," pungkas Ziyad.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Perang Saudara, Pak Jokowi Ikut Rugi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang