"Saya kira kalau itu merupakan solusi atas berbagai persoalan proyek di institusi DPR yang melukai hati nurani rakyat dan juga untuk mengeleminir adanya para mafia anggaran, Hanura setuju tidak hanya BURT tapi juga Banggar dibubarkan," kata Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Suding, Jumat (20/1), kepada JPNN di Jakarta.
"Pembahasan anggaran di serahkan ke masing-masing komisi sesuai bidang mitra kerjanya," tambah Anggota Komisi III DPR, itu.
Ia yakin, jika dikembalikan ke komisi-komisi maka akan lebih memahami apa yang dibutuhkan dan yang tidak. "Iya, karena komisi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja mitranya sehingga mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang merupakan hambatan dalam pelaksaan kinerja," ungkap Suding lagi.
Suding menilai, sebagai alat kelengkapan DPR, Banggar dan BURT adalah pemborosan.
"Dan kuat dugaan saya hanya dijadikan para elit-elit partai dan fraksi sebagai tempat melakukan bargaining terhadap berbagai proyek yang akan dikerjakan. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Waode Nurhayati, Anggota Banggar, menjadi suatu kebenaran dengan adanya angka lima hingga delapan persen dari anggaran yang disetujui," kata Suding.
Ditambahkan, sudah saatnya bangsa ini harus dibersihkan dari para mafia anggaran. "Demi kepentingan bangsa dan rakyat," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III Fraksi PPP, Ahmad Yani dan Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menegaskan sebaiknya BURT dibubarkan saja. Ketua DPR yang juga Ketua BURT Marzuki Alie juga setuju jika BURT dihapus. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atribut Kampanye Dibongkar
Redaktur : Tim Redaksi