jpnn.com - SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memberi kepastian soal kurikulum untuk sekolah di Surabaya. Hasilnya, di antara 145 SMA negeri dan swasta, hanya 23 sekolah yang mendapat izin untuk melanjutkan penggunaan Kurikulum 2013 (K-13).
Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya Mamik Suparmi mengatakan, di antara 23 SMA tersebut, 20 sekolah adalah SMA negeri. Lalu, ada tiga SMA swasta, yaitu SMA Khadijah, SMA Al Hikmah, dan SMA Muhammadiyah II.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Mendikbud Mengenai UN Komputer
Jadi, di antara total 22 SMA negeri se-Surabaya, hanya dua yang tidak melanjutkan K-13. Yaitu, SMAN 8 dan SMAN 17. ''Penentuan ini murni dari kementerian, kami juga belum tahu pasti kenapa sebagian besar sekolah tidak diizinkan melanjutkan K-13,'' ujar Mamik.
Sejak tahun pelajaran 2014-2015, semua sekolah di Surabaya, baik negeri maupun swasta, memang menggunakan K-13. Hal itu dilakukan atas perintah Kemendikbud yang memberlakukan K-13 secara serentak pada semua sekolah di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun pelajaran 2013-2014, hanya sekolah-sekolah sasaran yang ditunjuk untuk melaksanakan K-13.
BACA JUGA: Panitia SNMPTN 2015 tak Anak Emaskan Lulusan Sekolah Favorit
Di antara total 145 sekolah tersebut, lanjut dia, ada sembilan yang tidak diharuskan menggunakan K-13. Mereka adalah sekolah yang disebut satuan pendidikan kerja sama (SPK). Itu adalah sebutan untuk sekolah yang menerapkan kurikulum asing. Misalnya, international baccalaureate atau cambridge. Terkait dengan SPK, kurikulum bisa jadi pengecualian.
Jadi, total ada 113 SMA yang harus kembali ke Kurikulum 2006. Menurut Mamik, kepastian itu bisa diakses dispendik dan sekolah sekitar pertengahan Januari lalu. Keputusan Kemendikbud biasa diakses sekolah lewat data pokok pendidikan (dapodik). Di sana tertera status kurikulum semua sekolah di Indonesia.
BACA JUGA: Nilai UN Jadi Standar Penilaian Masuk PTN
Sejak itu pula, semua sekolah di Surabaya berkoordinasi dengan dispendik untuk masalah pendataan. Baru pada awal Februari, sekolah yang tidak diizinkan melanjutkan K-13 kembali dengan proses belajar mengajar (PBM) versi Kurikulum 2006.
Menurut Mamik, kepastian itu adalah jawaban yang ditunggu-tunggu sekolah sejak adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan Anies Baswedan pada 5 Desember 2014. Surat bernomor 179342/MPK/KR/2014 tersebut meminta sekolah yang masih melaksanakan K-13 selama satu semester kembali ke Kurikulum 2006. Sejak itu ada beberapa peraturan menteri (permen) dan surat edaran yang turun lagi untuk menegaskan hal tersebut.
Salah satu sekolah yang harus kembali ke Kurikulum 2006 adalah SMAN 8 Surabaya. Kepala SMAN 8 Ligawati mengatakan, dirinya memang agak kaget saat mengetahui sekolahnya tidak diperkenankan melanjutkan K-13. Liga -sapaannya- pun bercerita, pada tahun pertama pelaksanaan K-13, SMAN 8 dan SMAN 17 bukan termasuk sekolah sasaran. Atas insiatif sendiri, SMAN 8 secara mandiri melaksanakan K-13. ''Bahkan, saat datanya di-input dalam dapodik pusat, statusnya tertulis diizinkan,'' ucapnya.
Namun, pada akhir Januari 2015, status SMAN 8 dalam dapodik malah tidak diizinkan. Padahal, pada awal semester genap ini, SMAN 8 sudah telanjur menggunakan K-13. Jadi, pada awal Februari, semua guru langsung mengganti haluan dengan Kurikulum 2006. Awalnya memang banyak keluhan. Namun, selanjutnya cukup terbiasa.
Liga tidak memungkiri, pola K-13 membuat guru dan siswa merasa nyaman. Jadi, Liga menyiasatinya dengan tetap menggunakan pendekatan K-13 selama proses belajar mengajar. Misalnya, tetap memberikan stimulus supaya siswa lebih aktif daripada guru. Selebihnya, semuanya kembali pada sistem Kurikulum 2006. Misalnya, sistem penilaian yang lebih simpel daripada K-13 yang sangat detail. ''Apa pun keputusan pemerintah, kami akan melaksanakan sebaik-baiknya,'' jelasnya. (ina/c7/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Ini UN Semi Online
Redaktur : Tim Redaksi