Hanya 2.553 KK Bersedia Direlokasi dari Merapi

JAKARTA - Erupsi Gunung Api Merapi 26 Oktober 2010 hingga November 2010 telah menimbulkan dampak korban, kerusakan dan kerugian di banyak sektor. Setidaknya diperlukan Rp 1,35 triliun untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak letusan gunung di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Dari angka itu, Provinsi DIY membutuhkan Rp 770,9 milyar, sedangkan Jawa Tengah butuh Rp548,3 milyar. Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, BNPB bersama instansi terkait terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di 5 sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor.

Dirincikannya, di sektor permukiman terdapat  3.612 KK yang perlu direlokasi ke tempat yang lebih aman, baik dari ancaman erupsi maupun lahar dingin. "Hingga saat ini sebanyak 2.553 KK telah berhasil direlokasi," kata Sutopo di saat dihubungi, Minggu (13/1).

Namun diakuinya, masih ada  1.059 KK yang belum mau direlokasi. Rinciannya, 656 KK ada di Sleman DIY dan 403 KK di Jawa Tengah.

Lebih lanjut dikatakan, di Sleman terdapat 2739 KK yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan hunian tetap. Hanya saja, sebutnya, yang bersedia direlokasi hanya 2.083 KK. Dengan demikian masih 656 KK yang tak bersedia direlokasi. "Rumah yang terbangun saat ini 2.083 unit," jelasnya.

Sedangkan di Magelang, jumlah KK yang memenuhi kriteria mendapatkan hunian tetap mencapai 708 KK. Namun yang bersedia direlokasi baru 470 KK. "Di wilayah Magelang yang belum bersedia relokasi 238 KK. Rumah yang sudah terbangun saat ini 406 unit, sedangkan 64 unit belum terbangun karena kesulitan lahan," sebutnya.

Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya yang juga terkena imbas Merapi adalah Kabupaten Klaten. Setidaknya 165 KK di Klaten masih belum bersediadi relokasi. Selain itu, lokasi hunian tetap juga masih menunggu revisi tata ruang wilayah.

"Terkait dengan adanya masyarakat yang tidak mau relokasi, maka Gubernur DIY dan Jawa Tengah telah mengusulkan kebijakan living harmony with disaster risk (hidup harmoni dengan risiko bencana)," ungkapnya.

Dalam rangka itu pula, pemerintah menyiapkan beberapa fasilitas seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, peningkatan kapasitas masyarakat, tempat evakuasi (jambor) yang berisi titik evakuasi dan logistik. (boy/jpnn)