jpnn.com - MAKASSAR -- Janji Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan insentif guru mengaji se-Sulsel, hanya sebatas janji politik belaka.
Sebanyak 3.100 guru mengaji di Sulsel melalui Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI), menagih janji gubernur yang akan menaikkan insentif guru mengaji pada anggaran 2013 ini.
BACA JUGA: Perubahan Status Negeri Usakti Terganggu Rencana Eksekusi
"Ternyata setelah ditunggu-tunggu, jangankan dinaikkan, insentif yang semula diterima Rp200 ribu setiap guru mengaji per bulan, kini tak lagi terakomodasi dalam APBD 2013," tandas Sekum DPW BKPRMI Sulsel, Hasid Hasan Palogai, di redaksi FAJAR (Grup JPNN), Selasa (5/11).
Hasid datang bersama sejumlah pengurus BKPRMI Sulsel, antara lain, Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Alquran (LPPTKA) DPW BKPRMI Sulsel, Amiruddin Ambo Enre, Ilham Hamid, M Yusuf Sewang, Hasdar, dan Munir Abd Rahman.
BACA JUGA: Kembalikan Tunjangan Sertifikasi Guru
Bukan hanya di APBD pokok 2013, pada Perubahaan APBD 2013 ini anggaran insentif itu juga diabaikan pemerintah dan DPRD Sulsel. "Di Perubahan APBD mata anggaran ini dicoret," tambah Hasid Hasan.
Hasid menyebut, sikap Pemprov Sulsel yang hanya menebar janji tersebut, membuat ribuan guru mengaji se Sulsel kecewa. "Kami sudah ditanya-tanya terus karena pada pelantikan pengurus BKPRMI Desember 2012 lalu, gubernur sendiri yang menjanjikan di hadapan guru mengaji," tuturnya.
BACA JUGA: Kemendikbud dan Kemenag Terima Rapor Merah
Hasid Hasan menjelaskan, pada tahun 2012 lalu, jumlah guru mengaji se Sulsel yang menerima insentif sebanyak 3.100 orang dengan total anggaran kurang lebih Rp7 miliar.
Pada tahun 2013 ini, Gubernur Syahrul menjanjikan kembali akan meningkatkan insentif tersebut dari Rp200 ribu per bulan menjadi Rp250 ribu per bulan. Malah, Syahrul berjanji akan menambah kuota penerima insentif tersebut dari 3.100 orang menjadi 4.000 orang.
"Tapi, jangankan ditingkatkan, tahun 2013 ini mereka tidak lagi menerima insentif karena tidak ada anggarannya dalam APBD," ujar Hasid.
Sebenarnya, bukan penghapusan anggaran itu yang dia kecewakan, tapi jerih payah teman-teman guru mengaji yang sudah telanjur mengumpulkan biodata, tapi ternyata tidak terpenuhi," sambung Hasdar. Hasdar yakin, tidak dialokasikannya anggaran guru mengaji itu pada Perubahan APBD ini karena dialihkan ke anggaran beasiswa mahasiswa baru yang juga dijanjikan gubernur Sulsel saat kampanye lalu.
"Mungkin karena guru mengaji tidak bisa melakukan aksi demo. Ya, kalau mahasiswa kan bisa buat kericuhan dan sebagainya. Tapi, yang namanya guru mengaji tanpa insentif pun mereka tetap ikhlas menjalankan tugasnya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Abdul Djabbar yang dikonfirmasi mengatakan, alokasi anggaran untuk insentif guru mengaji tersebut sudah diusulkan dalam APBD pokok 2013, namun anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan pada APBD pokok hanya Rp14 miliar.
"Anggaran Rp14 miliar itu untuk Dinas Pendidikan jelas tidak cukup jika harus menganggarkan insentif guru mengaji yang jumlahnya mencapai Rp7 miliar," kata Djabbar.
Djabbar mengaku kembali mengusulkan anggaran tersebut pada APBD Perubahan, namun lagi-lagi tidak diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Jadi, kami (Dinas Pendidikan) sudah berupaya dan mengusulkan anggarannya, tapi tidak disetujui oleh tim anggaran," sesal Djabbar. (kas/sil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 30 Persen Pengajar PAUD Berpendidikan S1
Redaktur : Tim Redaksi