JAKARTA--Pengamat administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofyan Effendi menyoroti pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan instansi pusat. Menurut dia, 16 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi lebih terfokus pada peningkatan remunerasi.
Di daerah bahkan peningkatan remunerasi tejadi tanpa diikuti reformasi birokrasi. "Akibatnya terjadi gejala birokrasi biaya tinggi tetapi kinerja rendah, baik di instansi pusat dan daerah," ujar Sofyan di Jakarta, Minggu (20/5).
Dikatakannya, reformasi birokrasi mutlak diperlukan untuk menciptakan birokrasi publik yang berintegritas tinggi. Di samping memenuhi keperluan publik serta bersih dari praktik KKN. "Praktik KKN terjadi pada semua cabang pemerintahan, sehingga pemberantasannya bertambah sukar," ucapnya.
Untuk memberantasan praktik KKN, tambah Sofyan, perlu penindakan tegas terhadap para pelaku, dimulai dari pejabat atasan. "Yang sulit kalau pejabat atasannya ikutan KKN, sehingga tidak bisa menindak bawahannya yang korup. Itu sebabnya, korupsinya semakin mengakar karena bawahan yang korup ada dalam situasi aman (dilindungi atasannya, red)," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lingkar Kekuasaan Dicurigai Hambat KPK Bongkar Kasus Century
Redaktur : Tim Redaksi