jpnn.com - JAKARTA - Calon kepala daerah yang akan maju dalam pertarungan pilkada 2015 mendatang, diprediksi bakal banyak. Hal ini sebagai dampak dari ketentuan di Perppu pilkada langsung, yang hanya memilih kepala daerah. Sedang kursi wakil, diisi dengan proses pengangkatan.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw mengatakan, dengan hanya memilih kepala daerah, maka akan mempersulit proses koalisi antarpartai yang akan mengusung calon.
BACA JUGA: KPU Jabar dan Cianjur Dituding Lalai Jaga Dokumen
Selama ini, dengan pilkada sistem paket, dalam berkoalisi, partai pengusung menyodorkan calon kada, yang lain mendapat jatah kursi wakilnya.
"Dengan hanya memilih kepala daerah, kursi yang dibagi cuman satu. Jadi kemungkinan calon akan banyak," ujar Jeirry kepada JPNN kemarin (15/10).
BACA JUGA: Isi Pimpinan Komisi, DPR Utamakan Musyawarah
Namun, lanjut pemerhati pemilukada itu, kalau pun kepepet memang tidak punya calon, partai tetap akan membangun koalisi, dengan "imbalan" jenis lain.
"Partai itu kan paling pintar untuk urusan bagi-bagi. Nah, bisa saja kalau tak mengajukan calon, partai pengusung dalam koalisi itu minta proyek," ujarnya.
BACA JUGA: NasDem Inginkan Pengisian Pimpinan Komisi di DPR Tanpa Voting
Jeirry juga melihat potensi buruk lain dampak dari pilkada hanya memilih kada. Dijelaskan, selama ini cukup banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan akhirnya ditahan serta diberhentikan. Lantas, wakilnya naik menjadi kada.
Nah, dengan sistem baru, dimana kursi wakil diisi dengan model pengangkatan, maka akan punya implikasi dalam proses pembangunan di daerah itu.
"Kalau misalnya wakilnya yang naik menjadi kepala daerah itu seorang PNS, maka legitimasinya akan lemah. Apalagi dia bukan hasil pemilihan langsung, maka akan lemah ketika berhadapan dengan DPRD. Proses pembangunan bisa macet," kata dia.
Sementara, jika dibuat terobosan aturan yakni harus digelar pilkada lagi ketika kada diberhentikan karena kasus korupsi, maka tetap akan terjadi pemborosan dana. "Karena sangat banyak kepala daerah yang kena kasus korupsi. Bisa jadi nanti setelah satu tahun atau dua tahun, ada pilkada lagi. Kan malah boros jadinya," pungkas aktifis asal Manado itu. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilih Optimalisasi Ketimbang Tambah Jumlah Komisi
Redaktur : Tim Redaksi