jpnn.com, JAKARTA - Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Program Studi Dharma Usada Kampus Nalanda, Prof. Adang Bachtiar menilai kebijakan pemerintah dengan menghapus persyaratan tes Covid-19, baik rapid antigen maupun RT-PCR, sebagai salah satu persyaratan perjalanan domestik transportasi, merupakan langkah yang tepat.
Sebab test dengan persyaratan untuk mobilitas bukanlah konsep utama metode Active Case Finding, yang harus dilakukan secara sitematik random testing.
BACA JUGA: Unggah Artikel Soal Doni Salmanan, Wanda Hamidah: Lagi Musim Minta Maaf Habis Menipu Pengikutnya
Pasalnya, test sebagai prasyarat mobilitas ini terutama angkutan darat, laut dan udara tidak menunjukkan variabilitas responden yang signifikan.
Sebab, test tersebut hanya dilakukan kepada segment tertentu karena faktor aktifitas kerja, mobilitas bisnis dan kegiatan lain yang cukup intens dilakukan.
BACA JUGA: 5 Olahraga ini Baik Untuk Meningkatkan Kesuburan Loh, InsyaAllah Bisa Cepat Hamil
"Secara epidemiology tetap harus 3T (Tracing Tracking Testing). Namun fokusnya tidak di gerbang negara karena sifatnya endemi bukan pandemi. Sehingga pemeriksaan berulang ini tidak bisa dijadikan dasar rujukan resiko komunitas terkait penyebaran penyakit," tutur Adang.
Menurut Adang, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah tetap menerapkan model tracing dan tracking, berdasarkan pada sumber penularan dan resiko keterpaparan karena adanya kontaminasi erat, seperti di perkantoran, pasar/pertokoan, sekolah, pemukiman maupun tempat-tempat pariwisata.
BACA JUGA: Buah Kurma juga Bisa Meningkatkan Kesuburan Pria, Jos!
"Dengan menggunakan sistematic random testing berdasarkan peta resiko sebelumnya yang sudah diketahui termasuk dari resiko mobilitas. Apakah penyebaran di komunitas tersebut dinamis atau statis dan atau daerah tertentu tipikal rural atau urban," seru Adang.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy