jpnn.com, JAKARTA - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi Pemantapan Perencanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 di Bandung, Selasa (7/11) malam.
Dalam kegiatan ini, BPK Kementan memantapkan lima program untuk direalisasikan pada 2018.
BACA JUGA: Kementan Tanam Bawang Putih Serempak di 3 Lokasi
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi mengatakan, ada lima program yang akan menyumbang manfaat bagi pembangunan pertanian nasional.
Kelima program ini, menurut Agung, merupakan evaluasi BKP Kementan atas kinerja pada tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Sesuai Audit BPK, Cetak Sawah Meningkat 400 persen
"Satu hal yang penting, ternyata kami punya data yang namanya Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan. Jadi daerah-daerah yang harus menjadi perhatian kami, baik itu kabupaten atau kota maupun kecamatan harus menjadi perhatian. Sebab, kalau tidak diperhatikan, maka akan masuk ke dalam kategori kerawanan pangan," kata Agung di sela rakor Pemantapan Perencanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
Dia menjelaskan, pihaknya sudah memetakan daerah rentan pangan berdasarkan enam kategori, termasuk perencanaan yang akan diberikan.
BACA JUGA: Kementan-TNI Galakkan Cetak Sawah, Ini Pesan BPK
Di Indonesia, kata dia, kategori pertama rentan oangan adalah Papua.
"Kategori dua adalah daerah yang kondisi geografisnya itu tidak mendukung. Misalnya daerah yang curah hujan sangat sedikit, misal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sebagainya. Yang kategori lima dan enam ini sudah tidak rentan. Wilayah utamanya adalah Indonesia bagian barat dan tengah," kata dia.
Lima program yang direncanakan adalah membuat kawasan pangan strategis, kegiatan disertifikasi pangan, pemantapan pengentasan stunting, pengembangan lumbung pangan mandiri, dan lumbung pangan masyarakat.
"Jadi ada lima program tadi yang kami dorong untuk bisa dikerjakan di 2018 ini," kata dia.
Dia mencontohkan, lima program ini di antaranya ada beberapa yang sudah dilaksanakan pada 2017.
Hanya saja, pada tahun lalu tidak tergarap maksimal. Seperti kegiatan disertifikasi pangan yang tahun lalu hanya sebatas kampanye.
"Tapi 2018 harus menjadi program di tiap provinsi dengan mengangkat disertifikasi yang basisnya adalah pangan lokal," kata dia.
Dalam realisasinya pada tahun ini, disertifikasi lahan akan disemarakkan dari hilir hingga hulu.
Agung menambahkan, pihaknya akan melihat potensi pangan di setiap daerah untuk diberikan sentuhan bio industri.
"Begitu sudah ada market dan peminat, tahun-tahun berikutnya kami akan garap hulunya, produksi bahan bakunya," kata dia.
Di samping itu, pihaknya juga memberikan atensi terhadap permasalahan stunting yang melanda daerah-daerah terbelakang.
Penyakit yang melanda anak-anak karena kekurangan gizi tersebut akan diperhatikan pengembangan pertaniannya sehingga memberikan nutrisi yang sehat.
"Kami masih ada daerah itu dan kami akan bekerja Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa untuk menghilangkan stunting," tandas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selain Perang, Cetak Sawah Tugas Pokok TNI
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga