jpnn.com, JAKARTA - Anggota IV BPK Rizal Djalil menyampaikan berdasarkan hasil audit BPK, program kerjasama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI angkatan darat, sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, khususnya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Rizal memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan program ini.
BACA JUGA: Kementan-TNI Galakkan Cetak Sawah, Ini Pesan BPK
Rizal bahkan mengapresiasi kerja sama Kementan dengan TNI yang disebutnya sebagai program terobosan di bidang pangan.
“Sejak dijalankan pada 2015, program ini berjalan sangat baik. Dengan masuknya TNI, semakin nyata dan semakin konkrit capaian pencetakan sawah. Hingga triwulan II tahun 2017, sudah tercetak 150.959 ha dengan realisasi mencapai 2,6 triliun, dari yang dianggarkan 4,1 triliun,” jelas Rizal.
BACA JUGA: Selain Perang, Cetak Sawah Tugas Pokok TNI
Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pelaksanaan cetak sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama TNI AD telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami telah melakukan kerja sama dengan TNI AD di bidang pangan dengan mengacu pada sejumlah peraturan, diantaranya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dan Inpres No. 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Produksi Beras Nasional dalam Kondisi Iklim Ekstrim," ucap Amran pada konferensi pers bersama Kasad TNI Mulyono dan Anggota IV BPK Rizal Djalil di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (6/11).
BACA JUGA: Mentan-TNI Klaim Cetak Sawah Meningkat 400 Persen
Amran menyebutkan TNI AD memiliki peranan penting dalam capaian swasembada sejumlah komoditas pangan, termasuk beras. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2015 terjadi El-Nino dan 2016 terjadi La Nina, yang lebih dahsyat dibandingkan El Nino 1998 maupun La Nina 1999.
Namun Indonesia berhasil melewatinya dan bahkan produktivitas beras meningkat sehingga sejak 2016 pemerintah tidak mengeluarkan rekomendasi izin impor beras. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari kerja sama Kementan dan TNI di bidang pangan, termasuk dalam cetak sawah baru.
"Hasil dari kerja sama Kementan dan TNI AD, hasil cetak sawah bisa tercapai. Dibandingkan tahun 2014, hasil cetak sawah pada tahun 2015-2017, naik hingga 400 persen. Kenaikan tersebut tertinggi dalam sejarah pertanian di Indonesia," imbuh Amran.
Menteri asal Sulawesi Selatan tersebut tidak memungkiri bahwa dalam prakteknya masih terdapat kendala, di antaranya ketidaksiapan petani dan pengairan yang ada belum mencukupi. Untuk itu, Amran mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mengatasi semua permasalahan yang ada.
"Kalau ada kesalahan pada 1- 2 hektare, mari kita perbaiki bersama. Kemarin di Pontianak disebutkan sempat bermasalah, tapi ternyata bukan program cetak sawah milik pemerintah, melainkan swadaya masyarakat. Karena itu, kalau ada kesalahan, mari kita perbaiki. Tapi jangan kesalahan lahan sekecil itu menjadi representasi dari capaian yg lebih besar," paparnya.
Pada kesempatan jumpa pers tersebut, Kasad TNI Mulyono mengatakan kerja sama Kementan dan TNI di bidang pangan sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU No. 34 Tahun 2004.
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa TNI memiliki 14 tugas lain di luar tugas operasi militer, salah satunya adalah tugas dalam meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat, serta melancarkan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Mulyono membantah bahwa kerja sama Kementan dan TNI mengganggu tugas utama TNI dalam bidang kemiliteran.
"Tugas pendampingan di bidang ketahanan pangan dilakukan oleh satuan komando wilayah dari satuan ZENI AD, dimana salah satu tugasnya adalah konstruksi. Sehingga yang kita kerahkan sesuai dengan tupoksinya," ungkap Mulyono.
Mulyono meminta masyarakat untuk bersabar dengan hasil cetak sawah yang digarap oleh TNI.
"Untuk itu, kami perlu terus melakukan pendampingan agar lahan sawah yang digarap bisa optimal," tandasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mentan-TNI Klaim Cetak Sawah Meningkat 400 Persen
Redaktur & Reporter : Yessy