jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Ciputat Tangrang Selatan menggelar diskusi public bahas arah kebijakan pelaksanaan haji di masa mendatang di Restoran Ayam Panggang Situ Gintung, Jumat (30/8).
Forum diskusi ini diselenggarakan oleh gabungan organisasi, termasuk Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kaukus Eksponen Aktivis 98, Gerakan Pemuda Jakarta dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Tangerang Selatan.
BACA JUGA: Anaknya jadi Cawagub Jabar, Haji Umuh Tak Melibatkan Persib
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menekankan dua aspek utama dalam kebijakan haji ke depan.
Aspek itu ialah penerapan sistem teknologi dan standar ketat dalam perekrutan pembimbing haji.
BACA JUGA: Begini Respons Haji Faisal Setelah Atta Halilintar Minta Maaf
Zaenal menjelaskan penerapan teknologi dan standar ketat sangat krusial untuk memastikan bahwa pembimbing haji tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu memberikan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai dengan tuntunan agama.
“Mengumpulkan umpan balik dari jemaah mengenai pengalaman mereka dengan pembimbing adalah langkah penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan haji ke depan,” kata Zainal dalam keterangannya.
BACA JUGA: Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf, Haji Faisal: Tidak Ada Masalah
Zaenal juga menegaskan pentingnya obyektivitas Panitia Khusus (Pansus), yang diharapkan tidak hanya terfokus pada kepentingan politik.
Dia berharap pansus dapat memberikan solusi nyata untuk perbaikan pelaksanaan haji, sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk.
“Perbaikan regulasi harus menjadi hasil utama dari pansus, dengan harapan rekomendasi tersebut dapat menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan ibadah haji,” lanjutnya.
Dia juga menyebutkan pelaksanaan haji tahun 2024 diakui sebagai salah satu keberhasilan Kementerian Agama yang berhasil membawa jemaah terbanyak dalam sejarahnya.
“Terlepas dari berbagai pro dan kontra, ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada umat Islam,” ujar Zaenal.
Semenetara itu, Ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Labbaik Ciputat Ahmad Rivai mengapresiasi terhadap upaya Kementerian Agama dalam konteks haji 2024.
Rivai mengungkapkan kementerian telah mengadopsi berbagai usulan dari ulama, jemaah, dan masyarakat, serta berhasil memecahkan berbagai masalah yang ada.
“Ini adalah gambaran bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan,” kata Rivai.
Dia juga mencatat bahwa sistem pelaksanaan ibadah haji tahun ini semakin maju dan modern.
“Banyak perbaikan dan inovasi yang dilakukan, dan ini menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan sukses di tahun ini,” jelasnya.
Terkait dengan isu kuota haji 2024, Rivai menegaskan bahwa kebijakan kuota sepenuhnya merupakan wewenang Arab Saudi.
“Masalah kuota adalah hasil kesepakatan MOU antara Arab Saudi dan Kementerian Agama. Jadi, jika ini dijadikan dasar oleh pansus, maka harus dipertanyakan,” pungkas Rivai.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra