Harapan Pemerintah Daerah di Tahun Politik

Rabu, 21 Agustus 2013 – 22:41 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Perekonomian Indonesia cenderung semakin melemah di tengah meningkatnya suhu politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2014. Indikasinya terlihat dari nilai tukar rupiah yang terus merosot akhir-akhir ini bahkan menyentuh level  Rp 11 ribu per satu dollar Amerika Serikat.

Menurut Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor, kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Jika tidak segera diwaspadai akan semakin menyulitkan terutama bagi masyarakat.

BACA JUGA: Jalani 12 Jam Pemeriksaan, Angie Masih Tebar Senyuman

"Di tengah euphoria 2014, ekonomi kita dalam posisi lampu kuning. Saya kira siapapun termasuk pemerintah, perlu mengembalikan kepercayaan publik. Caranya dengan memberi arah pada tahun politik ini ke hal yang lebih substantif. Menciptakan optimisme di tengah kompetisi politik yang terbuka, fair, seperti bagaimana pasar bekerja," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/8).

Isran mengungkapkan demikian karena menurutnya yang tampak dilakukan para  pemimpin maupun tokoh bangsa belakangan ini, sibuk mengurus kepentingan politiknya masing-masing. Seolah mengabaikan persoalan ekonomi rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

BACA JUGA: Lusa, Audit Hambalang Tahap II Disetor ke DPR

Citra yang mengemuka justru politisasi kinerja, padahal semestinya yang masih memegang amanah kata Isran, tetap bertanggung jawab dan tetap harus bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan rakyat.

"Memang sah-sah saja (mengurus kepentingan politik), namun kiranya kurang elok jika semua sibuk mengejar popularitas di tengah pelemahan rupiah yang semakin mengkhawatirkan dan defisitnya neraca perdangangan yang kian suram," jelasnya.

BACA JUGA: Disarankan jadi Kader PD Sebelum Ikut Konvensi

Untuk itu Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur ini mengajak para pemimpin bangsa bersama-sama bergandengan tangan memperlihatkan persatuan, bekerja keras dan mendorong lahirnya gagasan atas solusi kebangsaan kerakyatan yang dibutuhkan rakyat.

Langkah tersebut diperlukan karena menurutnya di tahun 2014 mendatang Indonesia tidak semata hanya memiliki agenda memilih pemimpin, namun juga agenda meningkatkan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik itu swasemba beras, swasembada daging dan swasembada gula.

"Hemat saya, tahun politik ini harus dimaknai sebagai tahun gotong royong, spirit  memerbaiki keadaan dan  menemukan pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat," ujarnya.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hak Politik Djoko Dicabut karena Dianggap Menciderai Masyarakat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler