jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.
Opini WTP tahun 2019 ini menandai pencapaian 10 kali berturut-turut yang diraih Kemenko PMK.
BACA JUGA: Setelah Menanti 10 Tahun, Kemenpora Akhirnya Raih Opini WTP dari BPK RI
Capaian ini menurut Sri Mulyani, menunjukkan konsistensi Kemenko PMK dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan baik.
"Karena ini pencapaian yang konsisten dan milestone yang luar biasa semenjak kita pertama kali mulai melaksanakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara," ujarnya saat menyerahkan penghargaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, secara daring, Selasa (22/9).
BACA JUGA: Laporan Keuangan Pemerintah Dapat Opini WTP, Bukan Berarti Bebas dari Masalah
Sri berharap, capaian yang baik tersebut tidak dicederai oleh tindakan-tindakan yang tercela, serta dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah lainnya.
"Saya berharap capaian dari mereka yang mencapai 10 kali berturut-turut opini WTP bisa menjadi contoh dan tidak dicederai oleh berbagai tindakan, atau hal-hal yang bisa menumbuhkan perasaan bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan tata kelola yang baik," beber Sri Mulyani.
Untuk tahun 2020 ini, pemerintah memberikan penghargaan 10 kali berturut-turut opini WTP kepada 41 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dari provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu penerima capaian terbaik ini adalah Kemenko PMK.
Pemerintah juga memberikan penghargaan 5 kali berturut-turut opini kepada 286 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan opini WTP tahun 2019 kepada 571 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Opini WTP adalah salah satu opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad