jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnain berharap kepengurusan MUI periode 2020-2025 bisa tetap kritis ke pemerintah.
MUI perlu lantang bersuara ketika pemerintah tidak membuat kebijakan yang berpihak rakyat.
BACA JUGA: Menurut Tengku Zulkarnain, Omongan Nikita Mirzani Tanda Kiamat Sudah Dekat
"Cuma ke depan, kami berharap MUI tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat," kata Zulkarnain saat dihubungi awak media, Jumat (27/11).
Selain itu, dia juga berharap proses pembuatan fatwa di MUI tetap dipertahankan seperti periode sebelumnya.
BACA JUGA: Ustaz Tengku Zul Tak Masuk Kepengurusan Baru MUI, Begini Komentarnya
Selama ini, MUI selalu membuat fatwa dengan melibatkan banyak ulama dan mendengarkan ahli.
"Kalau fatwa memang terjaga MUI dari dahulu. Itu kolegial, artinya ada 50 orang yang ikut dan duduk dalam memutuskan fatwa itu," beber dia.
BACA JUGA: Ada Kaus Sindiran dari Ustaz Tengku Zul untuk Rival Menantu Jokowi di Medan
"Kalau fatwa MUI terjaga dari dulu, ya, apalagi tiga tahun sekali ada ijtimak fatwa. Kalau fatwa insyaallah tidak masalah," tutur dia.
Dalam struktur MUI periode 2020-2025, nama Tengku Zulkarnain tidak masuk kepengurusan.
Pada periode sebelumnya, Zulkarnain menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI.
Menurut dia, sangat wajar dirinya tidak lagi menjabat di kepengurusan MUI.
Pasalnya, dia merasa sudah cukup lama menjabat di kepengurusan MUI. Tercatat sepuluh tahun sudah dia menjadi Wasekjen MUI.
"Ya, kan, harus ada regenerasi di MUI. Kalau saya merasa cukuplah sudah. Saya sudah sepuluh tahun jadi wasekjen, itu cukup, apalagi saya tidak dari organisasi besar PBNU atau Muhammadiyah," beber dia. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan