Menurut Marwan, jika kedua belah pihak sama-sama menonjolkan ego pribadi maka yang terjadi justru polemik berkepanjangan yang kontraproduktif. "Adanya sikap saling mendegradasi atau menghujat bahkan menjatuhkan antar lembaga negara seharusnya tidak perlu terjadi. Masing-masing penyelenggara negara harus saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat lembaga negara," kata Marwan kepada JPNN, Rabu (31/10).
Menurut Marwan, kritik merupakan hal lazim di negara demokrasi. Hanya saja, lanjutnya, kritik yang dilontarkan harus konstruktif dan dengan menggunakan cara-cara yang elegan.
Meski demikian Marwan mengingatkan agar jangan sampai perseteruan itu ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu. "Kita harus waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja menciptakan suasana gaduh dan tidak kondusif dengan mengadu domba masing-masing penyelenggara negara," jelasnya.
Marwan juga mengatakan, jangan sampai justru energi para penyelenggara negara habis untuk satu hal yang sebenarnya tak perlu. "Saatnya bangsa ini membangun kebersamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, makmur dan bermartabat," tegasnya.
Seperti diketahui, awalnya Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengungkap adanya layanan pesan singkat dari Dahlan tentang kongkalikong untuk mengambil uang negara dari BUMN. Tak hanya itu, belakangan bergulir kabar bahwa anggota DPR juga meminta jatah dari BUMN.
Terang saja DPR meradang dengan kabar itu. Parahnya pada saat hubungan DPR dengan Dahlan sedang panas-panasnya, justru muncul SMS gelap yang berisi inisial anggota DPR yang disebut-sebut meminta jatah dari BUMN. Namun Menteri BUMN Dahlan Iskan membantah anggapan SMS itu berasla dari kementrian yang dipimpinnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nanan Batal Maju Jadi Cagub Jabar
Redaktur : Tim Redaksi